Metode jigsaw sebagai metode pengajaran yang mernarik

<p>PROPOSAL PENILITIAN<br /> <br /> Judul : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Prestasi belajar PKn siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Semarapura<br /> Identitas Peneliti :<br /> Nama : Kadek Dony Wiputra<br /> Nim : 0714041044<br /> Kelas : B<br /> Jurusan : PPKn<br /> <br /> <br /> A. Latar Belakang Masalah<br /> Reformasi merupakan istilah yang amat popular pada masa krisis ini dan menjadi kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini termasuk reformasi di bidang pendidikan. Pendidikan tidak memiliki titik henti yang sudah pasti terminalnya, tetapi merupakan sebuah roda yang terus berputar seiring dengan denyut kehidupan itu sendiri.<br /> Pendidikan Nasional di Indonesia menurut Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 ,bab I Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian kecerdasan , akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat, bangsa dan Negara.<br /> UNESCO menjelaskan bahwa pendidikan pada abad ini harus diorientasikan terhadap pencapaian 4 pilar pembelajaran yaitu : (1) Learning to know (belajar untuk tahu), (2) learning to do (belajar untuk melakukan) , (3) Lerning to be (belajar untuk menjadi diri sendiri) (4) learning to live together (belajar bersama dengan orang lain) (Liza, 2007:1)<br /> Dalam proses belajar mengajar di sekolah khusunya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus senantiasa berorientasi pada 4 pilar pembelajaran tersebut. (1) Learning to know pembelajaran PKn disekolah salah satunya diharapkan siswa mengetahui tentang Negara dan warga Negara beserta sistem hubungannya, (2) learning to do tahapan berikutnya diharapkan siswa mampu mengetahui hak dan kewajibannya selaku warga Negara terhadap negaranya. , (3) Lerning to be tahapan berikutnya siswa belajar untuk menjadi diri sendiri selaku warga negara yang baik dan (4) learning to live together belajar bersama dengan orang lain mampu berinteraksi selaku makhluk sosial.<br /> Untuk mendapatkan hasil dari proses pendidikan yang maksimal tentunya diperlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif serta didukung dengan factor pendanaan yang mencukupi. Inovasi pendidikan tidak hanya pada inovasi sarana dan prasarana pendidikan serta kurikulum saja melainkan juga proses pendidikan itu sendiri.<br /> Inovasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan guna meningkatkan prestasi kearah yang maksimal. Inovasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran..<br /> Anak yang cerdas, bukan saja anak yang nilai ulangannya baik, nilai rapornya tinggi, tapi emosional dan fungsi motoriknya berjalan dengan baik<br /> Seorang guru yang baik dapat menciptakan iklim belajar dan mengajar yang sehat dan menyenangkan kelasnya sehingga bisa memberikan dorongan kepada para siswanya agar mempunyai motivasi yang tinggi , dan memberikan dorongan yang positif. Karenanya guru harus mengetahui model-model pembelajaran sebagai bagian dalam perencanaan mengajarnya, agar siswa dapat memahami yang berikan oleh gurunya secara seksama<br /> Metode mengajar yang dilakukan oleh guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Penggunaan metode yang tepat akan menentukan keefektifan dan keefisienan dalam proses belajar mengajar. Guru harus senantiasa mampu memilih dan menerapkan metode mengajar yang tepat sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Terdapat beberapa metode yang telah lama digunakan oleh para guru antara lain ; meode ceramah, metode tanya jawab, dan metode resitasi. Serentetan metode tersebut bisa dikatakan metode konvensional.<br /> Model pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan oleh sebagian besar guru dalam mengajar sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman, karena pembelajaran yang dilakukan kurang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk aktif mengkonstruksi pengetahuannya. <br /> Salah satu model pembelajaran yang dimungkinkan mampu mengantisipasi kelemahan model pembelajaran konvensional adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran model ini lebih meningkatkan kerja sama antar siswa. Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa yang bekerja sama dalam suatu perencanaan kegiatan. Dalam pembelajaran ini setiap anggota kelompok diharapkan dapat saling bekerja sama dan bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun pada kelompoknya..<br /> Dengan latar belakang di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe JIGSAW terhadap Prestasi Belajar PKn Pada siswa SMP Negeri 1 Semarapura”.<br /> <br /> B. Identifikasi Masalah<br /> Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dipaparkan identifikasi berbagai masalah yang mungkin terjadi yaitu :<br /> 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa SMP negeri 1 Semarapura<br /> 2. Dimungkinkan terdapat perbedaan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa yang mengikuti pelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa yang mengikuti pelajaran dengan metode pembelajaran konvensional.<br /> 3. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sesuai untuk diterapkan pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. sehingga dimungkinkan prestasi belajar siswa yang mengikuti pelajaran dengan model ini lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pelajaran dengan model konvensional atau dengan kata lain dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.<br /> <br /> C. Rumusan Masalah<br /> Berdasarkan latar balakang, identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :<br /> 1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang signifikan antara siswa yang mengikuti pelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan siswa yang mengikuti pelajaran dengan sistem pembelajaran konvensional pada siswa SMP negeri 1 Semarapura tahun ajaran 2010/ 2011 ?<br /> 2. Bagaimana respon (Keterampilan sosial) belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap prestasi belajar Pendidikan dan kewarganegaraan?<br /> <br /> D. Tujuan Penelitian<br /> Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :<br /> 1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar Bahasa Inggris antara siswa yang mengikuti pelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa yang mengikuti pelajaran dengan sistem pembelajaran konvensional pada SMP negeri 1 Semarapura Tahun Pelajaran 2010/2011?<br /> 2. Mengetahui apakah respon (Keterampilan sosial) belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap prestasi belajar Pendidikan dan kewarganegaraan<br /> E. Manfaat Penelitian<br /> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan dunia pendidikan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :<br /> 1. Sebagai masukan bagi guru dalam menentukan metode mengajar yang tepat dan menguntungkan bagi guru maupun siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.<br /> 2. Sebagai masukan kepada sekolah untuk senantiasa memberikan inovasi sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung inovasi pembelajaran.<br /> 3. Sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.<br /> 4. Sebagi bahan referensi ilmiah untuk peneliti berikutnya yang sejenis.<br /> <br /> F. KAJIAN TEORI<br /> • Diskripsi Teori<br /> 1. Pengertian Belajar<br /> Pendidikan Nasional di Indonesia menurut Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 ,bab I Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian kecerdasan , akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat, bangsa dan Negara.<br /> Dalam bahasa arab pendidikan disebut “tarbiyah” yang berarti proses persiapan dan pengasuhan manusia pada fase-fase awal kehidupannya yaitu pada tahap perkembangan masa bayi, dan kanak-kanak. <br /> Pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sekolah dan kelas merupakan komunitas pelajar yang dibawa untuk mengeksplorasi dunia dan dinavigasi secara produktif, mereka diharapkan berilmu yang tinggi dan berdedikasi , serta berketerampilan yang tinggi.<br /> Belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman/ pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku . Belajar adalah modifikasi atau kekuatan melalui pengalaman belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kekuatan. Belajar adalah suatu proses penambahan tingkah laku individu secara keseluruhan melalui interaksi dengan lingkungannya (Oemar Hamalik, 1995: 36-37).<br /> Pendapat Morgan yang dikutip oleh Ngalim Purwanto (1990 : 84) : “Belajar adalah setiap perubahan yang relative tetap dalam waktu yang lama, dan tingkah laku tersebut merupakan hasil dari pengalaman atau latihan”. Menurut Gagne yang juga dikutip oleh Ngalim Purwanto (1990 : 84) : “Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian sehingga perbuatannya berubah diri waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi”.<br /> Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku, baik yang diamati maupun yang tidak diamati secara langsung yang terjadi dalam diri seseorang karena pengalaman (Dimyati Mahmud, 1999: 121-122). <br /> Definisi di atas menunjukkan bahwa seseorang dikatakan belajar jika di dalam diri seseorang itu terjadi perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dan ingatan. Rangsangan tersebut dapat berupa informasi dan pengetahuan baru.<br /> Pendapat lain dikemukakan oleh Wingkel (1996 : 82 ) : “Belajar adalah aktifitas mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas”. Kesimpulan dari pendapat ini bisa dikatakan pula bahwa perubahan tingkah laku dari hasil belajar melibatkan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik).<br /> Belajar memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut :<br /> a. Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sengaja yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar baik aktual maupun potensial.<br /> b. Perubahan ini pada pokoknya didapatkan pengetahuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama.<br /> c. Perubahan ini karena usaha, bukan karena kematangan.<br /> Dari pengertian-pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, baik potensial maupun aktual. Perubahan-perubahan itu berbentuk kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama (konstan), serta perubahan-perubahan tersebut terjadi karena usaha sadar yang dilakukan oleh individu yang sedang belajar. Seseorang dapat dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah terjadi perubahan baik pengetahuan, pemahaman, penalaran, keterampilan, kecakapan dan sebagainya dalam waktu yang cukup lama dan akan lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan.<br /> <br /> 2. Prestasi Belajar<br /> Thulus Hidayat (1995: 92) yang memberikan pengertian prestasi belajar adalah kemampuan nyata yang dicapai oleh murid-murid dalam proses belajarnya. Dewa Kehet Setiadi (1994: 2) mendefinisikan “Prestasi merupakan penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan pada mereka, serta nilai-nilai yang tercantum dalam kurikulum”. <br /> Menurut Thulus Hidayat (1992) ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu: 1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa terdiri dari: Kesehatan jasmani, kecerdasan, minat, bakat, kematangan dan kesiapan. 2) Faktor dari luar diri siswa terdiri dari : cara mengajar/ strategi pembelajaran/ metode mengajar guru, kurikulum, fasilitas belajar, hubungan sosial, suasana belajar dan kedisplinan.<br /> Adalah menjadi kewajiban bagi pendidik untuk mengetahui model-model pembelajaran, karena teaching mode adalah suatu system mengajar yang dibuat sedemian rupa dijadikan pedoman perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi.<br /> Dalam pendidikan kita mengenal istilah mengajar, menurut Hamalik seperti yang dikutip oleh syafaruddin mengajar adalah pemberian bimbingan kepada siswa untuk belajar atau menciptakan lingkungan atau kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Disini guru berusaha memfungsikan seluruh sub system pengajaran dalam mencapai tujuan Guru adalah motivator untuk mempengaruhi siswa melakukan kegiatan belajar. Untuk memberikan pengaruh dan bimbingan dalam konteks mengajar, guru sebagai pemimpin melakukan dua usaha utama: (1) memperkokoh motivasi siswa (2) memilih strategi mengajar yang tepat.<br /> Davis membagi motivasi kepada dua jenis yaitu: (1) Motivasi intrinsik yang mengacu kepada factor-faktor dari dalam , tersirat baik dari tugas itu sendii maupun pada diri siswa, motivasi intrinsic merupakan pendorong bagi aktivitas dalam pengajaran dan dalam pemecahan soal . Keinginan untuk menambah pengetahuan dan untuk menjelajah pengetahuan merupaan factor intrinsik semua orang. (2) Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang mengacu kepada factor-faktor dari luar dan ditetapkan pada tugas atau pada diri siswa oleh guru atau orang lain, Motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan , pujian , hukuman atau celaan.<br /> Prestasi yang dicapai oleh siswa dalam belajar merupakan sumber informasi untuk mengambil suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Saifudin Anwar (1996: 96). “Tes prestasi belajar merupakan salah satu alat pengukuran yang sangat penting artinya sebagai sumber informasi guna mengambil suatu keputusan oleh pengajar”.<br /> <br /> 3. Model Pembelajaran<br /> Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses pembelajaran (Nana Sudjana, 1989 : 76).<br /> Metode mengajar merupakan salah satu cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan sesuatu pada saat berlangsungnya pembelajaran (Suryo Subroto , 1997 : 43). Banyak metode mengajar yang dapat ditempatkan dalam strategi pembelajaran. Antara lain metode Tanya jawab, metode diskusi, simulasi, pemberian tugas dan lain-lain.<br /> Models of Teaching merupakan perencanaan yang dapat digunakan sebagai pola face to face/saling berhadapan dalam pengajaran di kelas, atau pengaturan dalam tutorial atau bentuk dari bahan-bahan instruksional. Termasuk buku-buku. Film, tapes, computer, kurikulum . setiap models di desian untuk membantu siswa mendapatkan bermacam-macam hasil<br /> Menurut Bruce Joyce ( 2005 : 1) Models of teaching atau model pembelajaran adalah model pelajaran , untuk membantu siswa mendapatkan informasi , ide, keterampilan, nilai-nilai, kemampuan berfikir , dan dapat mengaktualisasi diri , juga diajarkan kepada siswa bagaimana belajar yang efektif dan sistematis sehingga kedepan dihasilkan siswa yang dapat meningkatkan kemampuannya belajar lebih mudah dan efektif dalam keilmuan dan keterampilan , karena mereka sudah memdapat proses pembelajaran yang tuntas. Models of teaching are really models of learning. As we help students acquire information , ideas, skills, values, ways of thingking, and means of expressing themselves, we are olso teaching them how to learn. In fact the most importand long term out come of instruction may be the students increased capabilities to learn more easily, and effectively in the future, both because of the knowledge and skill they have acquired and because they have mastered learning process. (Liza, 2007: 5).<br /> Jadi keberadaan model pengajaran adalah berfungsi membantu siswa memperoleh informasi, gagasan, keterampilan, nilai-nilai, cara berfikir, dan pengertian yang diekspresiakan mereka. Karena itu posisi guru adalah mengajar siswa bagaimana cara belajar . Untuk jangka panjang sebenarnya pembelajaran harus menciptakan iklim yang memungkinkan siswa meningkatkan kemampuan pembelajaran yang lebih mudah dan efektif pada masa depan. Sebab pengertian dan keterampilan diperoleh mereka dengan baik apabila mereka sudah melakukan pembelajaran tuntus(mastering learning), Jadi pembelajaran tuntas merupakan salah satu metode pembelajaran seperti halnya model pembelajaran bersama (cooperative learning).<br /> Models pembelajaran ini membutuhkan guru yang berpengalaman mengarahkan siswanya, didukung oleh sumber pengetahuan yang memadai seperti buku, perpustakaan ,internat sehingga dapat membuka wawasan siswa , memotivasi mereka untuk mencari, menggali informasi, dan saling bekerja sama dengan temannya, sehingga timbul kreatifitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dikemudian hari dalam masyarakat<br /> Model pembelajaran adalah bantuan alat-alat yang mempermudah siswa relajar.Tujuan proses mengajar secara ideal adalah agar bahan-bahan dipelajari dikuasai murid sepenuhnya ini disebut Mastery Learning (belajar tuntas).<br /> Jadi keberadaan model pengajaran adalah berfungsi membantu siswa memperoleh informasi, gagasan, keterampilan, nilai-nilai, cara berfikir, dan pengertian yang diekspresiakan mereka. Karena itu posisi guru adalah mengajar siswa bagaimana cara belajar . Untuk jangka panjang sebenarnya pembelajaran harus menciptakan iklim yang memungkinkan siswa meningkatkan kemampuan pembelajaran yang lebih mudah dan efektif pada masa depan. Sebab pengertian dan keterampilan diperoleh mereka dengan baik apabila mereka sudah melakukan pembelajaran tuntus(mastering learning), Jadi pembelajaran tuntas merupakan salah satu metode pembelajaran seperti halnya model pembelajaran bersama (cooperative learning).<br /> Winarno Surakhmad (1986:97) mengemukakan bahwa pemilihan metode mengajar dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :<br /> a. Murid, pelajar (dengan berbagai tingkat kematangan)<br /> b. Tujuan (dengan berbagai jenis dan fungsinya)<br /> c. Situasi (dengan berbagai keadaan)<br /> d. Fasilitas (dengan berbagai kualitas dan kuantitas)<br /> e. Pengajar atau guru (yang pribadi serta kemampuan profesionalnya berbeda-beda).<br /> Dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam memilih metode mengajar tersebut dapat kita pahami bahwa masalah metode mengajar adalah masalah yang sangat kompleks, artinya sebaik apapun metode mengajar tidak ada satu pun metode mengajar yang terbaik.<br /> Dari uraian di atas kita sadari bahwa memilih/ menetukan metode mengajar merupakan suatu hal yang harus terpikirkan baik-baik untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.<br /> 4. Metode Pembelajaran Konvensional<br /> Menurut W.J.S. Poerwodarminta (1984 : 522) “konvensional adalah menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan, tradisional”. Tradisional diartikan sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun menurun.<br /> Teknik pembelajaran konvensional adalah resitasi atau pengucapan hafalan. Pada pembelajaran konvensional mungkin diadakan beberapa kali pengulangan pelajaran yang pernah diberikan, yang digunakan untuk meneliti hal-hal yang sebelumnya telah disajikan dan diadakan satu atau beberapa ujian tertulis. Cara mengajar tradisional yang pada suatu ketika menjadi universal dalam garis besarnya dilakukan menurut pola buku tuas resitasi (Mursell dan Nasution, 1990 : 15).<br /> Metode mengajar yang bisa dikatakan metode konvensional adalah metode ceramah. Sesuai dengan pendapat Syaiful Bahri dan Aswan Zain (1994 :109) metode ceramah adalah metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses pembelajaran. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran, apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di pedesaan yang kekurangan fasilitas.<br /> Syaiful Bahri dan Aswan (2002 : 110) mengemukakan bahwa metode ceramah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ceramah adalah sebagai berikut :<br /> 1) Guru mudah menguasai kelas<br /> 2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas<br /> 3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar<br /> 4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya<br /> 5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.<br /> Kelemahan metode ceramah adalah :<br /> 1) Mudah menjadi verbalisme ( pengertian kata – kata).<br /> 2) Aspek visual menjadi kurang, yang auditif (mendengar) lebih besar.<br /> 3) Bila selalu digunakan dan terlalu lama akan membosankan.<br /> 4) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya ini sukar sekali.<br /> 5) Menyebabkan siswa menjadi pasif.<br /> Metode ceramah mengakibatkan aktifitas belajar didominasi guru. Siswa dapat dikatakan pasif karena kegitan yang dilakukan adalah duduk, mendengarkan dan mencatat. Guru kesulitan mengetahuai secara langsung kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar karena penyampaian materi searah. Metode ini cenderung cepat membosankan sehingga guru yang memakai metode ini harus pandai menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa tidak cepat bosan.<br /> <br /> 5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw<br /> a. Pembelajaran Kooperatif <br /> Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang diyakini keberhasilan peserta didik tercapai jika setiap anggota kelompoknya berhasil. Sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk kerja sama dengan temannya dalam tugas-tugas terstruktur disebut sebagai sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning (Lie Anita, 2002: 27).<br /> Sistem pembelajaran gotong royong merupakan alternatif menarik yang bisa mencegah timbulnya keagresifan dalam sistem kompetisi dan ketersaingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif (Lie Anita, 2002: 27).<br /> Menurut Siti Maesuri (2000 : 1) pada dasarnya pembelajaran kooperatif adalah suatu proses sederhana tetapi berbeda dengan pembelajaran tradisional dan operasi kelas tradisional. Dalam suatu kelas kooperatif, guru mengorganisasikan kurikulum sekitar tugas atau proyek siswa dalam kelompok kecil.<br /> Peserta didik dalam suatu kelas merupakan bagian dari suatu kelompok besar, motivasi yang diharapkan dari belajar kelompok terfokus pada tujuan yang dilaksanakan oleh peserta didik.<br /> Menurut Lie Anita, (2002: 27). Terdapat tiga macam struktur pencapaian tujuan dalam pembelajaran kooperatif yaitu :<br /> 1) Kooperatif (kerja sama), peserta didik lain juga akan mencapai tujuan tersebut.<br /> 2) Kompetitif (persaingan), peserta didik yakin mereka mencapai tujuannya jika dan hanya jika peserta didik lain juga mencapai tujuan tersebut.<br /> 3) Individualistik (perseorangan), peserta didik yakin dengan upayanya sendiri akan mencapai tujuan dan tidak ada hubungannya dengan upaya peserta didik lain dalam mencapai tujuan tersebut.<br /> Pada kelas kooperatif, peserta didik dalam belajar dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 – 5 orang. Tiap kelompok merupakan campuran dari peserta didik berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, jenis kelamin serta saling membantu satu sama lain. Selama belajar kooperatif, peserta didik tetap tinggal dalam kelompoknya.<br /> Menurut Ronger dan Davit Johnson dalam Lie Anita (2002 : 30) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap kooperatif learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur pembelajaran gotong royong harus diterapkan yaitu :<br /> 1) Saling ketergantungan positif.<br /> 2) Tanggung jawab perseorangan<br /> 3) Tatap mata<br /> 4) Komunikasi antar anggota<br /> 5) Evaluasi proses kelompok.<br /> Menurut Lie Anita (2002:12) penelitian menunjukkan bahwa pengajaran oleh rakan sebaya (pear learning) ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. Sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang tersetruktur disebut sebagai sistem pembelajaran gotong royong atau cooperatif learning, dalam sistem ini guru bertindak dan berfungsi sebagai fasilitator.<br /> Falsafah yang mendasari model pembelajaran gotong royong dalam pendidikan adalah falsafah homo homini socius. Berlawanan dengan teori Darwin, falsafah ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kerja sama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia.<br /> Menurut Siti Maesuri (2002:3) pembelajaran kooperatif adalah :<br /> 1) Anggota-anggota kelompok memahami bahwa mereka adalah bagian dari tim dan semua anggota tim bekerja untuk tujuan bersama.<br /> 2) Anggota-anggota kelompok memahami bahwa kesuksesan atau kegagalan kelompok akan ditanggung oleh semua anggota. Oleh karena itu, setiap anggota sedapat mungkin memberi konstribusi untuk tujuan kelompok.<br /> 3) Semua sistem membicarakan dan mendiskusikan masalah satu sama lain guna mencapai tujuan kelompok.<br /> Menurut Muslimin Ibrahim, dkk (2002 : 6) kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif dapat mencapai ciri-ciri sebagai berikut:<br /> 1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya.<br /> 2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah.<br /> 3) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku dan jenis kelamin yang berbeda.<br /> 4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok dibandingkan individu.<br /> Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi mampu memacu keberhasilan individu melalui kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran yaitu ; 1) Kemampuan akademik, 2) Penerimaan perbedaan individu, 3) Pengembangan keterampilan sosial. Menurut Muslimin Ibrahim, dkk (2002 : 6) bahwa unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah :<br /> 1) Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama.<br /> 2) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri.<br /> 3) Siswa harusah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan sama.<br /> 4) Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara anggota kelompoknya.<br /> 5) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok.<br /> 6) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan ketrampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.<br /> 7) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditanganinya dalam kelompok kooperatif.<br /> Pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi siswa juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif berfungsi melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antar anggota kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas antar anggota kelompok selama kegiatan. Keterampilan-keterampilan kooperatif tersebut antara lain :<br /> 1) Keterampilan kooperatif tingkat awal.<br /> a) Menggunakan kesepakatan.<br /> b) Menghargai kontribusi.<br /> c) Mengambil giliran dan berbagai tugas.<br /> d) Berada dalam kelompok.<br /> e) Berada dalam tugas.<br /> f) Mendorong partisipasi.<br /> g) Mengundang orang lain untuk berbicara.<br /> h) Menyelesaikan tugas pada waktunya.<br /> i) Menghormati perbedaan individu.<br /> 2) Keterampilan tingkat menengah.<br /> a) Menunjukkan penghargaan.<br /> b) Mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang dapat diterima.<br /> c) Mendengarkan dengan aktif.<br /> d) Membuat ringkasan.<br /> e) Menafsirkan.<br /> f) Mengatur dan mengorganisir.<br /> g) Menerima tanggung jawab.<br /> h) Mengurangi ketegangan.<br /> 3) Keterampilan tingkat mahir.<br /> a) Mengelaborasi.<br /> b) Memeriksa dengan cermat.<br /> c) Menanyakan kebenaran.<br /> d) Menetapkan tujuan.<br /> e) Berkompromi.<br /> Pada dasarnya pembelajaran kooperatif mempunyai 6 (enam) langkah utama yaitu :<br /> Fase 1. Pelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk belajar.<br /> Fase 2. Menyajikan informasi dalam bentuk demonstrasi atau melalui bahan bacaan.<br /> Fase 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.<br /> Fase 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar.<br /> Fase 5. Evaluasi tentang apa yang sudah dipelajari sehingga masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.<br /> Fase 6. Memberikan penghargaan baik secara kelompok maupun individu.<br /> b. Pembelajaraan Kooperative Tipe Jigsaw<br /> Menurut Lie Anita (2008 : 69) Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et al. sebagai metode Cooperative Learning. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Pendekatan ini bisa juga digunakan dalam beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama dan bahasa. Teknik cocok untuk semua kelas/ tingkatan.<br /> Menurut Hisyam Zaini dkk (2008:56) Jigsaw learning merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. <br /> Pembagian kerja merupakan prosedur untuk membantu siswa belajar bagaimana saling membantu diantara mereka. Setiap siswa memdapat kewajiban yang sama, sebagai contoh sebuah kelas sedang mempelajari tentang Africa, dibagai grup yang terdiri dari 4 orang siswa, 4 negara dipilh untuk dipelajari, satu anggota dari tiap anggota grup di beri tugas mencari tentang negara tersebut, ada yang meringkasnya,ada yang menjadi tutor, ada yang mendapat tugas mengingatkan semua aspek data. Prosedur ini disebut jigsaw, dengan demikian para siswa diajak untuk meningkatkan kemampuannya , keterampilannya dalam pembagian tugas dan bekerja sama.<br /> Teknik mengajar Jigsaw dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> a. Pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi empat bagian.<br /> b. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan menganai topic yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Pengajar bisa menuliskan topic di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topic tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru.<br /> c. Siswa dibagi kedalam kelompok dimana dalam satu kelompok beranggotakan 5-6 orang siswa dan anggota dalam kelompok tersebut memiliki kemampuan akademik dalam pembelajaran PKn yang heterogen<br /> d. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa pertama, sedangkan siswa kedua menerima bahan yang kedua, demikian seterusnya.<br /> e. Kemudian siswa disuruh membaca/ mengerjakan bagian mereka masing-masing.<br /> f. Setelah selesai, siswa saling berbagi menganai bagian yang dibaca/ dikerjakan masing-masing. Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan yang lain.<br /> g. Khusus untuk kegiatan membaca, kemudian mengajar membagikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Siswa membaca bagian tersebut.<br /> h. Kegiatan bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topic dalam bahan pelajaran hari itu. Diskusi bias dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas.<br /> Menurut Stahl (1994) fase dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sebagai berikut :<br /> Fase 1 : Base group atau kelompok dasar<br /> Fase 2 : Expert Group atau kelompok ahli<br /> Fase 3 : Kembali ke kelompok dasar/asal<br /> Fase 4 : Test<br /> <br /> Kelompok Dasar/ Asli<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = x 0 _ +<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kelompok Ahli<br /> <br /> <br /> • Kerangka Berpikir<br /> Guru adalah motivator untuk mempengaruhi siswa melakukan kegiatan belajar. Untuk memberikan pengaruh dan bimbingan dalam konteks mengajar, guru sebagai pemimpin melakukan dua usaha utama: (1) memperkokoh motivasi siswa (2) memilih strategi mengajar yang tepat.<br /> Motivasi dibagi dua jenis yaitu: (1) Motivasi intrinsik yang mengacu kepada faktor-faktor dari dalam , tersirat baik dari tugas itu sendii maupun pada diri siswa, motivasi intrinsic merupakan pendorong bagi aktivitas dalam pengajaran dan dalam pemecahan soal . Keinginan untuk menambah pengetahuan dan untuk menjelajah pengetahuan merupaan faktor intrinsik semua orang. (2) Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor dari luar dan ditetapkan pada tugas atau pada diri siswa oleh guru atau orang lain, Motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan , pujian , hukuman atau celaan..<br /> Dalam proses pembelajaran pemilihan metode mengajar yang tepat akan membawa prestasi belajar siswa yang maksimal. Pemilihan metode mengajar ini harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan juga standar kompetensi yang disampaikan, selain memperhatikan sarana dan prasarana yang ada dan kondisi dan situasi siswa.<br /> Kumpulan atau model pengajaran yang dianggap baik dan efektif, adalah model yang dikembangkan oleh Bruce Joyce dan kawan-kawan dengan kategori sebagai berikut: (1) Model Information Processing, (2) Model personal, (3) Model Social , (4) Model behavioural<br /> Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang erat dengan pembentukan karakter atau sikap siswa. Mata pelajaran ini juga erat sekali dengan lingkungan tempat siswa beradaptasi sehingga pada dasarnya siswa telah memiliki pengetahuan-pengetahuan atau konsep-konsep dasar dalam mata pelajaran ini yang diperoleh dari lingkungan dan media massa. <br /> Dalam proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan guru dituntut untuk mampu mengali konsep, pengetahuan atau informasi dasar yang telah dimiliki oleh siswa dan memilahnya ke dalam kumpulan konsep atau pengetahuan yang benar dan membangunnya dalam pengetahuan yang tepat untuk pembentukan sikap yang baik yaitu sikap warga Negara yang baik.<br /> Berdasarkan uraian di atas metode kooperatif tipe Jigsaw dimungkinkan termasuk salah satu dari sekian metode mengajar yang baik untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dengan metode ini guru dapat menggali konsep dan pengetahuan dasar yang telah dimiliki oleh seorang siswa dan membangunnya dalam suatu konsep pengetahuan yang benar.<br /> Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kelompok. Dalam proses pembelajaran kooperatif terjadi peristiwa pengajaran teman sebaya (peer teaching) yang cenderung lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran oleh guru. Dalam sistem pembelajaran kooperatif siswa berkesempatan untuk bekerja sama dengan teman untuk mengembangkan diri sedangkan guru hanya sebagai fasilitator.<br /> Model pembelajaran kooperatif dikembangkan setidaknya untuk mencapai tiga tujuan dasar yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan ketrampilan sosial. Dalam pembelajaran kooperatif akan mendorong siswa lebih berperan aktif dalam belajar dengan guru sebagai fasilitator belajar sehingga hasil belajar akan lebih bermakna mendalam bagi siswa. Pada pembelajaran konvensional, guru yang lebih berperan aktif sebagai sumber belajar dan siswa hanya sebagai obyek pembelajaran yang cenderung bersifat pasif.<br /> Dengan metode yang berbeda yaitu metode kooperatif tipe Jigsaw dan pembelajaran konvensional seperti terurai di atas akan membawa prestasi siswa yang berbeda.<br /> Secara sistematis paradigma penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran<br /> <br /> • Perumusan Hipotesis<br /> Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang diajukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :<br /> 1. Ada Pengaruh prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan antara siswa yang mengikuti pelajaran dengan metode koperatif tipe Jigsaw dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa Kelas VIII SMP negeri 1 Semarapura<br /> 2. Siswa yang mendapatkan pengajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mengikuti pelajaran dengan Metode kooperatif tipe Jigsaw memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional<br /> <br /> <br /> G. RENCANA DAN PROSEDUR PENELITIAN<br /> <br /> a. Tempat dan Waktu Penelitian<br /> 1. Tempat<br /> Tempat penelitian dilaksanakan di SMP negeri 1 Semarapura <br /> 2. Waktu<br /> Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan januari – April 2010<br /> b. Rancangan Penelitian<br /> Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Quasi-Eksperimen yang bertujuan untuk menguji tentang hipotesa tentang ada hubungan sebab akibat antara variabel-variabelnya tanpa adanya randominasi terhadap subyek (Bawa,1997). Dalam penelitian ini hipotesa yang diuji adalah pengeruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap prestasi belajar PKn dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional.<br /> Dalam hal ini yang dieksperimenkan adalah model pembelajaran dengan rancangan “ The Non Randomized Pretest-postest control group design”yang digambarkan sebagai berikut :<br /> Kelompok Eksperimen (KE) Q1 X Q2<br /> Kelompok Kontrol (KK) Q3 Q4<br /> Keterangan : X = Pembelajaran dengan model pembelajaran <br /> kooperatif tipe jigsaw<br /> Tanpa X = Pembelajaran Konvensional tanpa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw<br /> Q1, Q3 = Pretest pada kelompok eksperimen dan kontrol<br /> Q2,Q4 = Postest pada kelompok ekperimen dan control<br /> <br /> c. Populasi, dan Sampel<br /> Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen “ populasi adalah keseluruhan subyek peneliti (Arikunto,2002). Sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas <br /> VIII SMP negeri 1 Semarapura. Banyaknya anggota populasi dalam penelitian ini adalah 216 siswa yang tersebar kedalam 5 kelas dan sebaran siswa untuk masing-masing kelas adalah sebagai berikut :<br /> Tabel : Anggota Populasi<br /> No Kelas Populasi Jumlah Populasi<br /> <br /> 1 VIII A 40<br /> 2 VIII B 44<br /> 3 VIII C 44<br /> 4 VIII D 44<br /> 5 VIII E 44<br /> Total Populasi 216<br /> <br /> Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,2002). Sampel diambil dari dua kelas yaitu kelas VIIIB dan VIIIC. Sampel kelas untuk kelas eksperimen dan control diambil secara random. Dari hasil randomisasi maka kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan Kelas VIII C sebagai kelas control. Bila dikaji secara lebih akurat berdasarkan kemampuan pada mata pelajaran Pkn yang ditunjukan oleh nilai raport semester 1 ( Gasal). Kelas VIII B adalah 68,80 sedangkan kelas VIII C adalah 68, 40 ternyata kemampuan PKn siswa secara klasikal relatif setara. Sehingga didapatkan sebagai berikut :<br /> Model Pembelajaran Kelas<br /> Model Kooperatif tipe jigsaw VIII B<br /> Model Konvensional VIII C<br /> <br /> d. Variabel Penelitian<br /> Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel penelitian, yaitu :<br /> 1. Variabel Bebas <br /> Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlakuan terhadap masing-masing kelas. Perlakuan yang dimaksud adalah perlakuan pada kelas eksperimen dengan penerapan metode kooperatif tipe Jigsaw dan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. <br /> 2. Variabel Terikat <br /> Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar atau prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh dalam bentuk nilai tes dan nilai tes diberikan setelah ada perlakuan. Indiktor variable berupa: Skor penilain prestasi belajar siswa dari nilai tes pembelajaran dengan metode kooperatif tipe jigsaw dan metode konvensional.<br /> <br /> <br /> e. Teknik Pengumpulan Data<br /> Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :<br /> 1. Metode Dokumentasi<br /> Suharsimi Arikunto (2002 : 135) memberikan batasan tentang metode dokumentasi sebagai berikut : “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.<br /> Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data kemampuan awal siswa, guna tes kesamaan kemampuan awal sebelum dilakukan perlakuan eksperimen. Dokumen yang dipakai adalah nilai ulangan akhir semester kelas VIII semester Gasal<br /> 2. Metode Tes dan Angket<br /> Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. (Suharsimi Arikunto, 2002:127). <br /> Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk mengetahui hasil prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa. Dan angket digunakan sebagai instrument untuk mengukur tampilan siswa dalam interaksi belajar mengajar di kelas (respon siswa terhadap pembelajaran)<br /> <br /> f. Uji Coba Instrumen<br /> Sebelum digunakan untuk pengumpulan data instrument tes dan angket diujicobakan di luar populasi untuk selanjutnya dilakukan analisis instrument Uji coba instrument akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semarapura, klungkung. Instrumen tes prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa persyaratan analisis yaitu :<br /> <br /> 1. Validitas<br /> Suharsimi Arikunto (2002: 144) menyatakan : Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat valid dari suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.<br /> Adapun yang digunakan untuk menguji validitas tes adalah korelasi product moment. Suatu instrumen tes dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor tiap-tiap item lebih besar dari kooefisien korelasi tabel (rxy > rTabel¬).<br /> <br /> (Suharsimi Arikunto, 1992 : 69)<br /> dimana :<br /> rxy = kooefisien validitas suatu item<br /> X = skor tiap-tiap item dari semua responden<br /> Y = Skor total seluruh responden<br /> N = Jumlah seluruh responden<br /> Nilai hasil perhitungan dikonsultasikan ke tabel harga kritik product moment sehingga dapat diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika harga r hitung lebih kecil dari harga kritik tabel maka korelasi tidak signifikan. Jika harga r hitung lebih besar dari harga kritik tabel maka korelasi tersebut signifikan atau instrumen tersebut valid (Suharsimi Arikunto, 1992 : 72).<br /> 2. Uji Reliabilitas<br /> Untuk mengetahui reliabilitas soal objektif digunakan rumus :<br /> r11 = <br /> Keterangan : <br /> r11 : Rehabilitas secara keseluruhan.<br /> p : Proporsi subjek menjawab item dengan benar<br /> q : Proporsi subjek menjawab item dengan salah ( q = p - 1)<br /> pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q<br /> n : jumlah item<br /> s : Standar deviasi dari tes/ akar dari varian<br /> (Suharsimi Arikunto, 1995:98)<br /> Setelah diperoleh harga r11 kemudian dikonsultasikan dengan tabel harga r product moment. Apabila harga r11 lebih besar dari harga r tabel maka dikatakan isntrumen tersebut reliabel.<br /> g. Teknik Analisa Data<br /> 1. Uji Prasarat Analisis<br /> Sebelum dilakukan analisis data guna membuktikan hipotesis yang telah diajukan dilakukan pengujian prasarat analisis yang meliputi :<br /> a. Uji Normalitas<br /> Syarat agar analisis varian dapat diterapkan adalah terpenuhinya sifat normalitas pada distribusi populasi. Untuk mennguji apakah data yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak digunakan uji normalitas. Dalam analisis ini digunakan metode Liliefors.<br /> 1) Hipotesis<br /> H0 = Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.<br /> H1 = Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal.<br /> 2) Nilai = 0,05<br /> 3) Uji Statistik<br /> L = Maks , dengan F(zi) = P( Z zi), Z ~ N(0,1) dan S(zi) = proporsi cacah z zi terhadap seluruh zi.<br /> <br /> 4) Daerah Kritis<br /> <br /> 5) Keputusan Uji<br /> H0 diterima jika harga statistik uji jatuh diluar daerah kritik.<br /> (Budiyono, 2000:169)<br /> b. Uji Homogenitas<br /> Uji homogenitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Bartlet sebagai berikut :<br /> 1) Hipotesis<br /> H0 : (populasi-populasi homogen)<br /> H1 : tidak semua variansi sama (populasi- populasi tidak homogen)<br /> 2) Nilai = 0,05<br /> 3) Uji Statistik<br /> <br /> dimana :<br /> k = banyaknya populasi = banyaknya sampel<br /> f = derajat kebebasan untuk RKG = N – k<br /> fj = derajat kebebasan untuk sj2 = nj – 1<br /> j = 1, 2, …, k<br /> N = banyaknya seluruh nilai (ukuran)<br /> nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke –j.<br /> <br /> 4) Daerah Kritis<br /> <br /> 5) Keputusan Uji<br /> H0 diterima jika harga statistik uji jatuh diluar daerah kritik.<br /> (Budiyono, 2000:176-177)<br /> 2. Uji Hipotesis<br /> Setelah dilakukan pengujian prasarat analisis dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :<br /> a. Hipotesis Pertama<br /> Pengujian hipotesis pertama dengan teknik T-test sebagai berikut :<br /> Misal adalah rata-rata dan adalah simpangan baku.<br /> Jika akan diuji dengan uji t yaitu :<br /> <br /> dengan <br /> <br /> Kriteria pengujian adalah hipotesis diterima apabila , dimana didapat dari table daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2), untuk harga-harga t lain H0 ditolak.<br /> (Sudjana, 1996 : 239)<br /> b. Hipotesis Kedua<br /> Untuk menjawab hipotesis kedua dengan melihat rata-rata prestasi belajar Pendidikan kewarganegaraan dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.<br /> Hipotesis diterima jika rata-rata kelompok eksperimen lebih besar dari rata-rata kelompok control<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> DAFTAR PUSTAKA<br /> <br /> Ardana, Made. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Makalah disajikan dalam kegiatan Workshop guru-guru se-Kabupaten Bangli.<br /> Djuwati, dkk. Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Bahan Akjian Reaksi Oksidasi Reduksi di Kelas 1-9 SMU Negeri Sidoarjo<br /> Dimyati dan Mujiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. PT. Rineka Cipta, Jakarta<br /> Budiyono. 2000. Statistik Dasar untuk Penelitian. Surakarta: UNS Press.<br /> Hasibuan, J.J. dan Moedjimo. 1988. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remadja Karya.<br /> Liza. 2007. Models Of Teaching Sosial dan Pembelajaran Kooperatif. Program Pascasarjana STAIN Cirebon : www.4shared.com <br /> Landrawan, Wayan. 2007. Materi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Disusun sebagai komplementer materi kuliah PKn untuk mahasiswa di lingkungan Undiksha<br /> Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana<br /> Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana<br /> Oemar Hamalik. 2001. Teknik Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan. Bandung : Mandar Maju.<br /> Sutrisno Hadi. 1998. Statistik 2, Yogyakarta : Andi Offset.</p>

PROPOSAL PENILITIAN Judul : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Prestasi belajar PKn siswa kelas VI...

NEGARA HUKUM

<p>1. Pengertian Negara Hukum<br /> Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup berdampingan dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kebutuhan yang beraneka ragam, manusia menginginkan hubungan yang baik tanpa terjadi perselisihan. Perselisihan itu sendiri terjadi karena adanya persaingan di lingkungan masyarakat baik yang dikehendaki / tidak. Oleh karena itu, dalam kehidupan kelompok sosial sangat diperlukan suatu ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi perilaku setiap individu. Ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan hukum. Hukum lahir atas kesadaran manusia yang menginginkan hidup lebih aman dan tentram di lingkungan masyarakat tanpa terjadi perselisihan.<br /> Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan warganya. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.<br /> Negara hukum adalah negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan alat-alat perlengkapanl negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat diperjanggung jawabkan secara hukum (Budiyanto, Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU, Erlangga 2000. Hal. 52).<br /> <br /> Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam. mempertanggungjawabkan segala tindakan juga harus berdasarkan hukum. yang berlaku, yang isinya mengikat kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Macam-macamnya adalah :<br /> 1. Sumber hukum normal, terbagi lagi menjadi<br /> a.Sumber hukum tertulis, contoh UU, Perjanjian, Traktat.<br /> b.Sumber hukum tak tertulis contoh : norma<br /> 2. Sumber hukum abnormal<br /> a.Hukum tantangan<br /> b.Hukum revolusi<br /> Hukum tantangan adalah sumber hukum yang sudah ada tetapi belum sempurna untuk disempurnakan. Contoh, dalam KUHP belum menjelaskan dengan detail tenatang hukum narkotika, untuk itu pemerintah berusaha merivisi hukum tersebut.<br /> Hukum revolusi adalah sumber hukum yang mengganti atau merubah sumber hukum baru. Contoh, KUHAP dirubah menjadi sumber hukum baru. Oleh karena itu, kekuasaan nemerintah harus dijalankan dalam kontitusi (Undang-Undang). Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, serta Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai berikut: <br /> 1. Pembukaan UUD 1945<br /> Hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati, pernyataan tersebut terdapat dalam alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tercantum kalimat Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena lidak sesuai denga perikemanusiaan, dan perikeadilan ",<br /> Pada alinea terakhir tercantum bahwa Indonesia menganut negara hukum dalam arti material, yakni hukum yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.<br /> 2. Batang Tubuh UUD 1945<br /> a. Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.<br /> Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh UUD di samping ketentuan hukum lainnya yang konstitusional.<br /> b. Pasal 2 7 ayat (1) : "Segala warga negara bervanwan kedudukannya di dalam, Hukum dan Pemerintahan Jan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.<br /> Ayat di atas mencerminkan supremasi hukum, dimana seliap warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum tanpa kecuali.<br /> 3. Penjelasan UUD 1945<br /> Pada penjelasan UUD 1945 dalam "Sistem Pemerintah Negara " dinyatakan bahwa :<br /> I. Indonesia, ialah negara yang beroasarkan alas hukum (Rechsstaat)<br /> 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).<br /> 11. Sistem Konstifusional<br /> 2. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan yang lidak terbatas).<br /> (Drs. Suud Suryadinata. Tala Negara untuk SMU Kelas 3 PT Propen Wiyata. 1995. Hal 55- 57).<br /> <br /> Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai satu tujuan hukum yaitu : menegakkan keadilan. Segala bentuk penindasan yang ada di Indonesia tidak berlaku karena selain bertentangan dengan hak asasi tiap individu juga menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya bagi Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan pada alinea terakhir menjelaskan selain bertugas menjaga ketertiban hukum, Indonesia ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi negaranya antara lain : menentukan harga-harga barang yang ada.<br /> Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia diterapkan sistem pemerintahan kekuasaan yang tidak terbatas atau tidak absolut, yaitu kekuasaan yang berdasar atas hukum. UUD 1945 juga mengisyaratkan adanya DPR dan peranan menteri, sebagai penegak terjadinya kemungkinan kekuasaan mutlak di tangan Presiden (Absolut), karena apabila terjadi absolutisme, dapat menghilangkan pengertian hukum yang sesungguhnya.<br /> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tidak akan pilih kasih kepada siapapun yang melanggar hukum harus diberi sansksi. Hukum dapat juga berarti melindungi setiap warga negara. Prinsip tersebut merupakan saIah satu syarat agar hukum di suatu negara dapat bertahan.<br /> Pada penjelasan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara berdasarkan atas hukum, dimana setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Kekusaaan yang otoriter maupun diktator tidak belaku di Indonesia karena menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan dan yang berlaku di Indonesia, kontitusi yang membatasi kekuasaan para penyelanggara negara.<br /> <br /> G. Unsur-unsur Negara Hukum<br /> Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara hukum apabila negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu adalah:<br /> 1. Adanya pengakuan terhadap HAM.<br /> 2. Adanya pemisahan peraturan darl masing-masing bidang.<br /> 3. Berlaku untuk semua<br /> Meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh dt tangan seorang pemimpin atau raja maka negara tersebut mempunyai sistern pemerintahan monarki absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib ditaati oleh seturuh rakyatnya. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan arti negara hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang tidak memihak. <br /> Menurut Julius Stahl negara hukum yang menganut hukum formal memiliki beberapa unsur antara lain:<br /> a. Berdasarkan perlindungan hak asasi.<br /> b. Kekuasaan pemerintah harus dijalankan pada ajaran Trias Politica.<br /> c. Pemerintaih beradasarkan pada Undang-undang.<br /> d. Pemerintah berdasarkan atas hukum.<br /> e. Adanya pengadilan administrasi, untuk mengadili perkara pelanggaran terhadap hak asasi.<br /> (Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara unluk SMU Kelas 3. PT Propen Wiyata 1995, Hal. 76).<br /> <br /> Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asas, manusia sangat penting di setiap negara hukum. Hal int tersebut dikarenakan agar tidak ada penindasan terhadap hak tiap individu, karena pada dasarnya tiap manusia nemiliki hak asasi yang sama dan wajib untuk dihormati. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-undang dann setiap penyelenggara negara harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. <br /> Unsur unsur yang terdapat di atas berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat pada negara hukurn Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan pada negara hukum dalam arti formal, sedangkan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan arti material.<br /> Yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti material yaitu suatu organisasi bangsa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan sosial (Padmo Wahyono, 1991) (Ibid, Hal. 77).<br /> <br /> Selain bertugas menjaga ketertiban hukum, pemerintah juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, Pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan tanpa harus mengabaikan kepentingan politik atau pemerintah. Pemerintah berperan serta dalam perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pemerintah turut serta dalarn pengaturan setiap kegiatan perekonomian masyarakat dan sebagai pengawas terhadap jalannya perekonomian itu sendiri. Dengan kata lain pemerintah berusaha melaksanakan kegiatan politik dan ekonomi secara seimbang.<br /> Unsur-unsur negara hukum material di Indonesia adalah sebagai berikut :<br /> a. Pancasita merupakan sumber dari segala sumber.<br /> b. Kekuasaan terlinggi dilaksanakan oleh MPR.<br /> c. Pemerintah berdasarkan sistem Konstitusi.<br /> d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh eksekutif..<br /> e. Ada kesamaan dalam hukm dan pemerintahan bagi warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. <br /> f. Hukum berfungsi sebagai pengayom dalam arti hukum mampu menegakkan kehidupan yang demokralis, kehidupan yang berkeadilan sosial. (Ibid, Hat. 77).<br /> <br /> Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut negara hukum materill. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintaban telah diatur dalam Undang-undang, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan sumber hukum yang paling utama.. Pelaksanaan hukum di Indonesia menegakkan keadilan disegala aspek kehidupan.<br /> Contoh negara hukum yakni tipe Anglo Soixon yang berfungsi pada the rule of low. Menurut A.V. Direy unsur negara meliputi:<br /> 1. Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.<br /> 2. Eduality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.<br /> 3. Constilulion Hased on Human Rights, yaitu ada jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi.<br /> (Budiyanio, Dasar-dasar JImu Tata Negara, Erlangga, Hal. 54).<br /> <br /> Tipe Anglo Saxon banyak dianut oleh negara-negara barat yang terkenal dengan disiplin yang tinggi, bukum disana sangat dihormati, memliki etos kerja yang tinggi. Contohnya di negara-negara barat jika orang itu sakit maka langsung dibawa ke Dokter, berbeda denan negara kita sendiri yaitu bila sakit langsung minum obat tanpa resep dokter. Negara tersebut antara lain Inggris dan Amerika. Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap warga negara baik penguasa maupun rakyat harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada seluruh warga negara tanpa kecuali.<br /> <br /> C. Ciri dan Prinsip Negara Hukum<br /> Dalam negara hukum semua kegiatan pemerintah dan alat perlengkapan negara berkewajiban menjalankan segala tindakan menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakkan penyelenggara negara mempunyai batas, penentu serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dllakukan pemerintah terhadap seluruh warga negaranya.<br /> Oleh karena itu, setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-prinsip untuk mewujudkan tegaknya keadilan di suatu negara.<br /> Prinsip, prinsip negara hukum antara lain :<br /> 1. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia<br /> a. Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan tentang pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia.<br /> b. Terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:<br /> 1) Pasal 27 : tentang persamaan datam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<br /> 2) Pasal 28 : tentang kebebasan berserikat.<br /> 3) Pasal 29 : tentang kebebasan beragama<br /> 4) Pasal 31 : tentang hak memperoleh pengqjaran<br /> 5) Pasal 32 : tentang perlindungan kultural<br /> 6) Pasal 33 : tentang hak asasi ekonomi<br /> 7) Pasal 34 : tentang kesejahteraan sosial.<br /> 2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. <br /> Sebagai salah sam jaminan kekuasaan kehakiman/hakim, dapat disimak dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14 Tahun 1970.<br /> 3. Legalitas dalam arti hukum<br /> Kalimat tersebut menyatakan bahwa terdapat jaminan hukum dan kepentingan hukum dengan segala bentuknya. Ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan aman.<br /> (Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara untuk SMU Kelas 3, PT. Propen Wiyata. Hal. 77 – 78).<br /> <br /> Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia mengandung arti bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi dasar kemauan seseorang atau golongan yang dipaksakan atau berdasarkan kekuasaan belaka. Setiap manusia mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam negara sendiri. Indonesia mengakui hak setiap warganya, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 mejelaskan tentang kebebasan tiap individu baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun dalam hal beragama. Contohnya di dalam kehidupan sosial :<br /> 1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<br /> Dalam kehidupan politik :<br /> 2. Bebas dalam mengeluarkan pendapat, saran, kritik balk dalam pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari.<br /> Contoh dalam kehidupan ekonomi :<br /> 3. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai ketrampilan dan keahlian masing-masing.<br /> Contoh dalarn hal beragama:<br /> 4. Bebas dalam menentukan agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.<br /> Yang dimaksud dengan kekuasaan peradilan yang bebas adalah kekuasaan yang tidak terikat dan tidak dipengaruhl oleh kekuasaan apapun dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Ketentuan ini merupakan jaminan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus dapat menetapkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <br /> Setiap warga negara mendapatkan perlakuan sama dalam bidang hukum. Pemerintah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam segala hal. Pemerintah dan rakyat sebagai warga negara harus dibenarkan dan dipersalahkan sesuai dengan hukum yang telah dirumuskan atau ditentukan sebelumnya.<br /> Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar, keadilan sehingga secara konstitusional pada Konstitusi. (Budiyanto. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga. 2000. HaL 53).<br /> <br /> Prinsip-prinsip negara hukum secara jelas dan nyata telah tercantum dalam konstitusi. Di dalam prinsip-prinsip itu sendiri lebih mengutamakan tegaknya suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hukum akan menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala instansi dalam mencapuri hak dan kebebasan warga negara. Atas dasar hukum pada negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi negara. Tidak masuk akal apabila negara hukum diwujudkan dengan cara melawan hukum. Negara hukum adalah negara yang atas hukum/aturan / ketentuan sehingga tujuan negara lebih ke arah kalau perwujudan negara hukum berlawanan dengan hukum maka itu bukan negara hukum.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BAB III<br /> HUKUM FORMAL<br /> A. Pengertian<br /> Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia tidak lepas dan masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman dan akhirnya terjadi konflik antar anggota masyarakat lainnya. Masalah yang dihadapi oleh tiap individu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Untuk menghindari terjadinya konflik secara sadar masyarakat mulai memperhatikan serta mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah berlaku dan mengikat masyarakat tersebut. Demiklan juga dengan pemerintah, membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa. Artinya mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya. <br /> Pembagian hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum formal dan hukum material.<br /> Hukum Acara atau hukum formal adalah peraturan hukum, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. (R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 173).<br /> <br /> Hukum. acara tersebut berfungsi apabila terdapat masalah yang dihadapi individu-individu dan perlu diselesaikan secara, adil untuk memperoleh kebenaran. Perlu diselesalkan dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum dalam hukum acara. Dengan kata lain hukum acara merupakan alat penegak aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.<br /> <br /> B. Azas dan Susunan Peradilan<br /> Setiap penjelasan masalah yang telah diatur dalam hukum material dilakukan oleh Hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah kehakiman memiliki wewenang yang bebas, tidak ada lembaga negara lain yang ikut campur. Seorang hakim berhak mengambil keputusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam pemberian keputusan terhadap suatu masalah, Hakim harus memenuhi peraturan yang berlaku dan ti dak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.<br /> UU No.14 Tahun 1970 berisi ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Ibid Hal 174).1<br /> <br /> Kekuataan kehakiman bebas dani campur tangan kekuasaan lain dan tidak dapal pula dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Namun kekuasaan kehakiman yang bebas tidak berarti dapat sewenang-wenang dan bersikap obsulut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga harus dapat menciptakan serta menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.<br /> Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan jalan mentafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas dan menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan Perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<br /> <br /> Setiap menyelesaikan suatu masalah Hakim memiliki kebebasan dan dijamin oleh UU. Dalam mengadili suatu perkara seorang Hakim harus dapat mencerminkan keadilan masyarakat bukan bagi setiap warga negara. Hakim dan memperhatikan adanya persamaan kedudukan hukum, bagi setiap warga negara. Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara. Dengan berpegangan pada obyektifitas tersebut setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak seorang hakimpun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban Hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui keputusannya. Menciptakan hukum baru merupakan hukum positif yang bersifat memperbarui hukum yang sudah ada sesuai dengan perkara. Dan keberadaan atau eksistensinya dapat diakui oleh masyarakat. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara menetapkan adanya hukuman maksimal pada sectiap perkara yang diadili. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan hukuman minimal yang dapat membahagiakan bagi pelaku yang diadili. Selain itu jika ada hukuman maximal untuk menghindari subjektivitas pribadi.<br /> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada 4 macam peradilan yaitu :<br /> 1. Peradilan Umum <br /> Tugas : Mengadili perkara sipil (bukan militer) dengan menyangku mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material.<br /> 2. Peradilan Agama<br /> Tugas : Mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama dalam bidang hukum keluarga.<br /> 3. Peradilan Militer<br /> Tugas : Mengadili perkara yang ditakukan oleh prajurit Indonesia khususnya dalam tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Militer.<br /> 4. Peradilan Tata Usaha Negara<br /> Tugas : Mengadili perkara alas perbuatan melawan hukum (onrectmatise overherdsdaad) o1eh pegawai tata usaha negara (Ibid, Hol.175).<br /> <br /> Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran, sidang-sidang penyelesalan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Semua lapisan masyarakat dapat mengikut jalannya sualu persidangan, kecuali terdapat ketentuan-ketentuan lain dari pengadilan. Ketentuan-ketentuan lain yang menyebabkan peradilan dianggap tertutup untuk umum yaitu rahasia negara, dianggap mampu menimbulkan gejolak massa, bersifat privacy (pribadi) dan tempat persidangan yang tidak memadai. Penyimpangan-penyimpangan yang diadili oleh Peradilan Umurn yaitu semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum serta pelanggaran yang berhubungan, dengan kepentingan orang – perorangan. Conlohnya dari pelaksanaan Peradilan umum adalah sidang STNK bagi pengendara yang tidak punya SIM, pelanggaran rambu-rambu Ialu lintas. <br /> Peradilan agama mengadili setiap perkara yang berhubungan dengan suatu keyakinan dan kepercayaan dari ajaran agama yang berkembang di Indonesia dengan kemauan lahir batin secara individual. Bagi negara negara yang menganut asas hukum Islam. Dalam beregara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat 6 macam pengadilan agama sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Setiap individu yang mempunyal masalah dan harus diselesaikan lewat pengadilan agama . karena dapat menyelesalkannya pada lembaga pengadilan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh perkara yang diadili dalam peradilan agama, adalah pengrusakan tempat-tempat lbadah, waris, masalah pernikahan, perceraian dan sebagainya.<br /> Peradilan militer khususnya mengadill pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, yaitu anggota TNI dan Polri, seseorang serta lembaga yang menurut UU yang dipersamakan, dengan anggota TNI &n PoIri dan juga setiap orang atau lembaga yang menurut keputusan Menhankam, yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer. Contoh : Anggota TNI yang mengedarkan narkoba, anggota TNI yang ketahuan salah tembak dalam masa penangkapan tersangka, anggota TNI yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya.<br /> Peradilan Tata Usaha Negara menangam masalah perijinan, perpajakan, merk, agraria, gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang dan gugatan atau permotionan yang berkaitan dengan penahanannya yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<br /> Tingkat penyelesaian masalah ada 3 yaitu<br /> 1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di setiap kota Kabupaten / Kotamadya sebagai pengadilan tingkat pertama mengadili perkara perdata dan perkara pidana.<br /> 2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di setiap ibu kota Provinsi yang menangani perkara banding.<br /> 3. Mahkamah Agung, berkedudukan di lbu Kola Negara, yang merupakan pemegang pengadilan negara tertinggi. (Ibid, HaL 175).<br /> <br /> Pengadilan tingkat pertma berfungsi rnemeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding.<br /> Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi berwenang untuk memerintahkan mengiriman berkas-berkas, perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. Putusan Hakim, Pengadilan Tinggi yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.<br /> Di Indonesia proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi pada waktu proses peradilan.<br /> Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Mahkamah Agung Juga memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh Presiden.<br /> Proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepal dan biaya ringan seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 19 70, pasal 4 ayat 2 (Ibid, Hal. 176).<br /> <br /> Setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa, berbelit-belit dengan menggunakan waktu bertahun-tahun, sedangkan biayanya dapat dijangkau oleh setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran dan keadilan. Hakim hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam melaksanakan tugas menyelesaikan, perkara dengan tanggungjawab penuh baik kepada manusia sesamanya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, baik yang diajukan oleh pengacara yang dirasa kurang maka proses peradilannya ditunda, saksi yang tidak hadir dalam pengadilan maka pengadilannya juga ditunda dan sebagainya.<br /> <br /> C. Hukum Acara Perdata<br /> Hukum acara Perdata atau Hukum Perdata Formal memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum Perdata material. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu, Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh dan keadilan wajib diselesaikan oleh Hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya:<br /> Dalam menyelesaikan perkara, Hakim berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Regleme Indonesia Baru (RIB) dan asas-asas pokok hukum acara perdata tersebut lalah<br /> a. Hakim Pasif<br /> Maksudnya bahwa luas masalah yang dik-emukakan dalam sidang perdata dltenlukan oleh para pihak yang berperkara. Seorang hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan Hakim ini hanya sebagai penetap dan keadilan para pihak.<br /> b. Mendengarkan Para Pihak<br /> Untuk memberikan putusan dedam perkara perdala, hendaknya para pihak yang diberi kesempatan didengar pendapanya. (Ibid. HaL 176).<br /> <br /> Apa yang diajukan oleh para pihak dengan tuntutan hukum yang dikehendaki hanya diberikan pertimbangan oleh Hakim, jadi untuk perkara perdata tugas Hakim mencari kebenaran formal. Dan dalam perkembangannya hukum di Indonesia, kebenaran material yang berupa keterangan saksi (sebagai bukti tidak tertulis) juga sudah dijadikan pertimbangan Hakim.<br /> Bagi pihak yang tidak hadir, meskipun diberi kesempatan untuk didengar dianggap tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Apabila ketidak hadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka Hakim dapat memberikan putusan, tetapi dalam para pihak mau mengunakan kesempatan untuk didengar, maka proses persidangan untuk perkara tersebut wajib diselesaiakan.<br /> Dua asas pokok hukum acara perdata dapat ditempuh melalui proses :<br /> a. Sifat terbuka dalam peradilan<br /> Pasal 168 al. 3 dari Undang-undang Dasar menentukan “selain kekecualian yang ditentukan oleh Undang-undang, maka peradilan dilakukan terbuka”.<br /> b. Perwakilan yang diwajibkan<br /> Para pihak yang tidak dapat bertindak dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat acara, diwajibkan supaya diwakili.<br /> c. Soal tidak bebas dari biaya untuk acara<br /> Para pihak yang mengadakan perkara, tidak memikul seluruh biaya, menurut pasal 855 B Rv menyatakan : “orang yang tidak mampu tidak perlu membayar semua biaya.<br /> d. Debat secara tulisan dan lisan<br /> Acara dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan seluruhnya. Pertama, Hakim mengadili atas apa yang diajukan secara lisan dan yang terakhir secar tulisan.<br /> e. Pemberian alasan atas keputusan Hakim<br /> Menurut pasal 168 al. Dari Undang-undang Dasar, semua keputusan Hakim harus menurut alasan atas nama putusan tersebut didasarkan.<br /> (Prof. Mr. Dr, L.J. Van Apedorn, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Pradnya Paramita. 1983,Hal. 252 – 256)<br /> <br /> Peradilan terbuka adalah peradilan untuk hukum bermaksud menjamin pengadilan yang tidak berpihak. Hal tersebut meletakkan peradilan dibawah pengawasan pendapat publik. Untuk kepentingan umum dan kesusilaan, hukum dapat menyimpan dari asaa peradilan terbuka.<br /> Disamping peradilan terbuka, ada juga peradilan tertutup yitu suatu peradilan yang mengadili suatu perkara yang belum ada pada peradilan umum dam bersifat tertutup. Contoh : Peradilan tat usaha negar yang mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan negar dan sanksi yang diberikan adalah jabatan yang di pegang oleh orang yang diadili.<br /> Perwakilan diwajibkan, karena para pihak biasnya tidak mempunyai cukup pengethuan tentang hukum untuk dapat melakukan acara sendiri. Orang yang bertindak sebagai pendamping serta perwakilan tersebut adalah pengacara. Pengacara bertugas membela, melindungi serta membantu para pihak dalam proses hukum. Sedangkan jaksa bertugas menuntut.<br /> Biaya-biaya pembayaran para peagawai kehakiman ditanggung oleh negeri. Tetapi biaya-biaya sejak dan pendaftaran, uang saksi dan uang para ahli, untuk jasa-jasa juru sita, semuanya dipikul oleh para pihak. Saksi diberi uang saku bukan sebagai pelicin atau suap melainkan sebagai biaya transport saksi tersebut untuk datang ke pangadilan. Bagi orang yang tidak mampu apabila ia kalah maka pihak lawan dapat membebankan biaya-biaya kepadanya maka mungkin). Tapi bila ia menang, pihak lawan harus membayar semua biaya. Jika pihak yang kalah tidak mampu membayar semua biaya, maka yang kalah itu dapat ditambahi hukuman kurungan atau masuk dalam katagori pengampuan (boros). Dan apabila seseorang memiliki masalah tetapi ia tidak mengajukanperkara tersebut ke pengadilan karena keterbatasan biaya, maka masalahnya tetap diproses hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 855 B Rv.<br /> Apabila ditempuh secara lisa, tergugat wajib mengemukakan argumentasinya sebagai tangkisan, sehingga terajdi debat lisan. Perkara di tempuh secar tulisan, prosesnya diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban tertulis. Kemudia dapat diajukan saksi-saksi serta bukti-bukti atau dibawah tangan dari para pihak.<br /> Dalam mengambil keputusan Hakim harus dapat menjelasksan alasan-alasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Keputusan hakim harus berpihak pad kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan.<br /> <br /> D. Hukum Acara Pidana<br /> Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal mengatur cara bagaimana pemenintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Dalam Hukum. Acara Pidana diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyidikan, pengadilan dimana yang berwenang mengadili dan sebagainya.<br /> Undang-undang No. 8 tahun 1981 mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ditulis dalam kitab Undang-undang hukum yang dikadefisikan dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berlaku sejak 31 Desember 1981 melalui lembaran Negara Republik Indonesia, No. 76, Tambahan lembaran Negara No. 32 (R. Abdoel Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada. 1998. HaL 178-179.)<br /> <br /> Tujuan pengkoridikasian / pengelompokan hukurn acara pidana tersebut sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB), Regleme Indonesia Baru (R I B) adalah penyerahan kedaulatan KUHP dari pemerintah Belanda ke pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan karena adanya perebutan senjata, gencatan senjata, Jepang sebagai tawanan perang, penyerahan segala aset milik Belanda yang tidak boleh dibawa ke Belanda contoh : Pabrik pabrik, Bank Indonesia, tentang acara pidana yang sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Sedangkan fungsinya untuk menyelesaikan masalah dalam, mempertahankan kepentingan umum.<br /> Ketentuan KUHP yang terdiri dari 286 pasal, menurut pasal 2 menyatakan bahwa KUHP berlakut untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingku ngan peraditan umum. (Ibid. Hal 179).<br /> <br /> Ruang lingkup berlakunya KUHAP menglkuti asas-asas hukum pidana, yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan KUHAP hanya Peradilan Umum, kecuall ditentukan lain oleh Undang-undang. Dimana yang ten-nasuk Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggl dan Mahkamah Agung.<br /> <br /> <br /> Untuk pelaksanaan KUHAP perlu diketahui beberapa hal penting antara lain :<br /> a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence)<br /> Dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyalakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<br /> b. Koneksitas<br /> Menurut pasal 89 ayat I menyatakan bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”<br /> c. Pengawasan Pelaksanaan Pengadilan<br /> Dalam pasal 277 atar I KUHAP menyatakan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkani pidana perampasan kemerdekaan". (Ibid, Hal. 179-183). <br /> <br /> Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim Pengadilan, maka la masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Tersangka ini masih dapat tinggal di rumahnya sendiri sehingga sering disebut tahanan rumah yaitu tersangka boleh metakukan aktivitasnya tetapi bila pada jarak 100 m2, ia pergi maka akan dikawal polisi. Hal Ini terjadi karena tersangka masih dalam proses penyidikan yang memerlukan waktu yang lama karena menyangkut kasus-kasus besar. Contoh : korupsi, kasus makar. Tersangka belum bisa disebut terdakwa apabila bukti-bukti belum menunjukkan bahwa ia terbukti bersalah. Suatu Penahannan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dengan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu dan dikhawatirkan melarikan diri yang dapat menghilangkan bukti-bukti atau mengulang tindak pidana lagi. <br /> Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 tersebut, kewenangan dalam mengadili, perkara koneksitas ada pada peradilan umum. Tetapi kewenangan Peradilan Umum tidak mutlak tergantung pada kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, maka dengan keputusan Menhamkam dan atas persetujuan Menteri Kehakiman pemeriksaan perkara dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.<br /> Pasal 227 ayat 1 KUHAP dimaksudkan agar ada bukti yang menjamin bahwa Putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat. Tugas Hakim, Pengawasan pengamat tersebut dilakukan selama nara pidana menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Sesuai dengan fungsinya LP bukan ternpat menyekap nara pidana, melainkan sebagai tempat tinggal sementara para nara pidana, maka petugas LP mempunyai kewajiban untuk membimbing dan membina para napi supaya kelak sudah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat diterima masyarakat.<br /> Kedua hukum acara di atas yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana aturannya berlaku dalam menangani dan menyelesaikan perkara di peradilan umum, sedangkan untuk orang-orang tertentu yang berkaitan dengan yang beragama Islam dan atau dengan tugas negara karena diangkat menjadi pejawai negeri disediakan peradilan khusus.<br /> BAB IV<br /> <br /> HUKUM MATERIAL<br /> <br /> <br /> Pengertian Hukum Perdata<br /> Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia tersebut karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkannya apabila telah meninggal. Proses ini akan dialami oleh tiap manusia, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, contoh : tidak punya anak kandung dan selalu berkaitan dalam hubungan antar sesamanya. Hubungan antar manusta tersebut akan menimbulkan satu Jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan manusia dan dinamakan Hukum Perdata.<br /> Hukum Perdata ialah ketentuan-kefentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia oalam mementihi kepentingan (kehufuhan) nya. Hitkum Perdala (Privat Recht) dalam arti Inas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingankepentingan perseorangat~ (R. A bdoel Djamali, SH. Pengantar Hilklim Indonesia, PT Raja Grqfindo Persada. 1998. HaZ 131 - 132).<br /> <br /> Hukum Perdata juga sering disebut Hukum Privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi perseorangan telah diatur disini. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga -negara harus diatur disini. Hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oteh siapapun, termasuk oleh negara. Negara berhak melindungi segala sesuatu yang menjadi milik warganya.<br /> Macam-macam Hukum Perdata<br /> Dalam kehidupan bermasyarakat segala masalah yang berhubungan dengan hak milik sescorang diperlukan suatu penyelesaian. Ketentuan serta peraturan-peraturan tentang hak milik seseorang telah disepakati oleh masyarakat, sehingga masyarakat wajib mematuhi serta mentaati peraturan tersebut tanpa kecuali. <br /> Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang kepentingan Perseorangan antara lain :<br /> 1. Hukum Pribadi (Personendecht) yaitu ketentuan-kelentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum.<br /> 2. Hukum Keluarga (Familiercht) yaitu ketentuan-ketenluan yang memuat rangkaian Pelaturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga.<br /> 3. Hukum Kekayaan (Vermojenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pero!ehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.<br /> 4. Hukum waris (Erfrecht) yaitu ketentuan hukum yang niengatur tentang cara perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya (Ibid, Hal. 133). <br /> <br /> Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya. Bagi tiap individu sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki, tetapi mempunyai akibat hukum. Artinya setiap perbuatan yang la lakukan akan selalu mempunyai dampak hukum. Oleh karena itu walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan, dengan kewajiban menanggung hukumnya berarti tidak setiap pribadi dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakan sendirl hak dan kewajibannya. <br /> Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga itu memuat tentang perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, wali dan anak yang diawasi, serta hubungan antara orang yang termasuk dalam pengampunan karena jika pikiran tidak sehat atau karena pemboros dan pengampunnya. <br /> Yang menjadi objek dalam hukum kekayaan tersebut adalah benda yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dikuasai dan mempunyai nilai uang. Hukum keluarga dan hukum kekayaan saling berkaitan, karena dan hubungan keluarga timbut hubungan yang mempunyai nilai uang.<br /> Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dan yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.<br /> Secara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut :<br /> 1. Keturunan <br /> Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 55 menyatakan bahwa “asal-usul’ seseorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<br /> 2. Kekuatan Orang tua<br /> Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 45 menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.<br /> 3. Perwalian<br /> Menurut UU No.1 Tahun 1974, dalam pasal 50-54 menyatakan seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<br /> 4. Pengampunan. (Curatele)<br /> Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurul Undang-undang harus diletakkan di bawah pengampunan.<br /> 5. Perkawinan<br /> Masalah perkawinan telah diatur dalam UU No. I Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam UU tersebut ditetapkan tentang perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran (Ibid. Hat 137-141).<br /> <br /> Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tantang asal-usul anak tersebut. Atas penetapan Pengadilan, maka Pegawai Pencatat Kelahiran dapat mengeluarkan akte kelahiran terhadap anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan lbu serta keluarga lbunya.<br /> Kewajiban orang tua adalah menjaga serta mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Dan apabila telah dewasa, maka seorang anak wajib untuk menjaga dan memelihara orang tua di masa tuanya. <br /> Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan apabila wali tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk. Jika wali menyebabka, kerugian pada harta benda wali yang di bawah perwaliannya, maka wali wajib mengganti kerugian tersebut atas keputusan pengadilan. <br /> Bagi seseorang yang mengabaikan harta bendanya karena tidak mampu mengurus kepentingannya juga termasuk orang yang berada dibawahi pengampunan. Kedudukan orang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan seorang yang belum dewasa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<br /> Ruang lingkup hukum kekayaan terdiri dari :<br /> 1. Hukum Benda yaitu ketentuan-ketenluan yang mengatur mengenal hal yang diartikan dengan henda-benda dan hak-hakyang melekat di atasnya.<br /> 2. Hukum Perikatan, yailu hukum yang mengatur huhungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. (Budiyanto. Dasar-dasar IImu Tata Negara. ErIangga. 2000. Hal. 123).<br /> <br /> Dalam hukum benda, hak terhadap benda, hak terhadap benda diakui dan dihormati. Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua yaitu benda bergerak karena sifatnya, misal kendaraan bermotor, dan benda. bergerak karena penetapan Undang-undang, misal surat-surat berharga. Benda tidak bergerak dibagi tiga, menurut sifatnya, misal tanah dan bangunan, menurut tujuannya, misal mesin-mesin pabrik dan menurut penetapan Undang-undang, misal hak opstal dan hak hipotik. Hak Opstal yaitu mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan pemiliknya. Hak Hipotik yaitu tanggungan dengan jaminan benda tetap.<br /> Dalam hukum Perikatan pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan, sesuatu) sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan disebut debitur. Dan yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur. <br /> Menurut pembagiannya warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :<br /> 1. Menurut Undang-undang yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah terdekat.<br /> 2. Menurut wasiat, yaitu pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris (Ibid, HaL 124)<br /> <br /> Yang dimaksud dengan hubungan darah terdekat adalah keluarga. Misal, suami, istri dan anak. Keluarga terdekat merupakan yang pertama kali mendapatkan warisan. Mengenai bagian-bagiannya telah diatur menurut hukum yang berlaku. Namun apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan, pembagian waris diatur menurut Undang-undang. <br /> Wasiat harus disyahkan secara tertulis dalam akte notaris. Di dalam hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dan pembuatan wasiat atau hanya berisi mengenai. permintaan tentang penguburan.<br /> <br /> H. C. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana<br /> Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak pernenuhannya harus dipenuhi dengan segera dan sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal tersebut akan menimbulkan akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Oleh karena itu, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian limpahan oleh tersebut berupa hukuman yang disebut dipidanakan. <br /> Seseorang yang dipindanakan berarti menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. (R. Abdul Rahmah, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 154). <br /> <br /> Berat ringan hukuman yang wajib dijalankan tergantung dari penilaian masyarakat, atas perbuatan pelaku. Penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum, oleh karena itu, kepentingan masyarakat umum menjadi tolak ukur ketentuan-ketentuan dalam pidana.<br /> Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan sanksi pidana tertentu. (Budiyanto, Dasar-dasar 11mu Tata Negara. ErIangga. Hat 120).<br /> <br /> Dalam hukum pidana ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-kesusilaan dan norma-norma agama yang dalam peristlwa hukumnya dapat merugikan masyarakat. Sanksi Hukum Pidana merupakan wujud pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan, karena hat tersebut dirasa adil oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya menginginkan kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, Gangguan yang berasal dari dalam, contohnya adanya sifat iri hati terhadap orang lain yang lebih berhasil, adanya provokasi yang menginginkan perpecahan. Gangguan yang berasal dari luar contohnya adanya bencana alam, adanya peristiwa makar yang meresahkan masyarakat, adanya sparatisme daerah. Peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama, dan tiap individu wajib mentaatinya.<br /> Secara konkrit tujuan hukum pidana ada dua, jaitu :<br /> 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.<br /> 2. Untuk mendidik orang yang lelah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapal diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. (R. Abdul Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal. 155)<br /> <br /> Tujuan tersebut merupakan pencegahan terhadap, gejala-gejala yang kurang sehat peringatan bagi mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran. Tetapi apabila masih ada individu yang melakukan pelanggaran yang kadang merusak lingkungan masyarakat, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu sendiri. Dan untuk mengetahui penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hukum pidana, maka. dilakukan penelitian tentang sebab mengapa orang melakukan tindakkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat i1mu yang mempelajari hal tersebut adalah kriminologi. Kriminologi sebagal salah satu ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut.<br /> I. D. Peristiwa Pidana<br /> Setiap peristiwa yang menganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagat pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan. Menganggu kepentingan umum berarti menganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga, mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.<br /> Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Ibid, Hal. 157).<br /> <br /> Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum. Yang dimaksud pelanggaran yaitu hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Denda yang diberikan oleh para pelaku pelanggaran akan masuk dalam kas negara, bagi mereka yang tidak bisa membayar denda, maka akan dibebankan kepada keluarganya, bagi denda KKN maka wajib mengembalikan dan membayarnya kepada negara. Misalnya. : Mengendarai motor tidak membawa SIM, tidak memakai helm, dan sebagainya. Dan yang dimaksud kejahatan yaitu hal-hal yang menyangkut masalah besar dan sanksinya berupa hukuman penjara, misalnya : pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.<br /> Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHAP dalam bentuk hukuman, antara lain mencakup hal-hal berikut:<br /> 1. Hukuman Pokok, terdiri dari :<br /> a. Hukuman mati<br /> b. Hukuman penjara, terdiri dari :<br /> - Hukuman seumur hidup.<br /> - Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).<br /> c. Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 lahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)<br /> 2. Hukuman Tambahan terdiri dari :<br /> a. Pencabutan hak-hak tertentu.<br /> b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.<br /> c. Pengumuman keputusan hakim.<br /> (Budiyanto, Dasar-dasar Ilmn Tata Negara. Erlangga. 2000. Hal. 120)<br /> <br /> Dari kutipan pengumuman keputusan hakim terjadi pada saat vonis sudah dijatuhkan. Kemudian terjadi kelalaian pertimbangan hakim. Hukuman itu dapat memperberat atau meringankan.<br /> Sanksi yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hakim harus dapat bersikap adil dan memberikan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat bagi pelaku. Hakim memberikan hukuman mati apabila pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Dalam memberikan keputusan seorang hakim harus tegas dan dapat mempertanggungjawabkannya. Selain itu hakim harus mengesampingkan kepentingan pribadi, hakim bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.<br /> Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :<br /> 1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.<br /> 2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. <br /> (R. Abdul Djamah, SH. Pengamat Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 157).<br /> <br /> Yang dijadikan titik utama dari unsur objektif adalah tindakannya. Tindakan yang dilakukan oleh para pelanggar menentukan sanksi yang akan diberikan. Apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan ataupun dapat merugikan orang lain. Apabila benar demikian berarti tindakan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan harus diberi sanksi. Ada kasus-kasus pidana tertentu yang boleh mendapat jaminan. Maksudnya dapat menghindarkan dani hukuman penjara. Baik itu jaminan untuk keluar atau jaminan bahwa pelaku pelanggaran - itu tidak akan melarikan diri. Contohnya : kasus narkoba yang bisa mendapat jaminan, hal ini dapat terjadi karena narkoba tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, lemahnya pijakan hukum KUHP tentang hal-hal yang spesifik, menunjukkan adanya mafia kejahatan. <br /> Unsur subjektif mengutamakan adanya perilaku (Seorang atau beberapa orang). Dalam suatu pelanggaran, yang berhak melakukan penyelidikan tentang siapa pelakunya adalah pihak yang berwajib. Apabila pelaku telah tertangkap, maka dilakukan pemeriksaan beserta bukti-bukti yang ada, Jika terbukti bersalah selanjutnya diajukan ke pengadilan. Di pengadilan itulah akan diputuskan sanksi kepada pelaku. <br /> Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka apabila ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.<br /> Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai perisliwa pidana ialah :<br /> 1. Harus ada suatu perbuatan. <br /> 2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum<br /> 3. Harus terbukli adanya kesalahan yang dapat dipertanggungJawabkan.<br /> 4. Harus berlawanan dengan hukum. <br /> 5. Harus tersedia ancaman hukumannya.<br /> (Ibid, HaL 157-158)<br /> <br /> Harus ada suatu perbuatan maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagal suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan pertstiwa. Dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku yang disebut pelanggaran.<br /> Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. <br /> Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang harus dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut dapat rnenganggu dan merugikan kepentingan umum.<br /> Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum maksudnya apabila tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Perbuatan tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama.<br /> ApabiIa ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku. <br /> Dalam suatu proses hukum , apabila seseorang melakukan pembelaan diri dari suatu serangan hingga mengakibatkan kematian, maka tetap mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu berdsasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena pembunuhan itu tidak disengaja dan juga tidak direncanakan. Dalam hal ini ia tetap salah karena telah menghilangkan nyawa seseorang.</p>

1. Pengertian Negara Hukum Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup...