RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

<p><div style="background:url(http://aseliyogya.info/wp-content/uploads/2009/10/aura-kasih.jpg) no-repeat center top; text-align:justify; font-size:90%; padding:10px">Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Singaraja<br /> Mata Pelajaran : P K N<br /> Kelas / Semester : VII / Ganjil<br /> Standar Kompetensi : 1. Menunjukan sikap positif terhadap norma-norma yang<br /> berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan <br /> bernegra.<br /> Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan hakekat norma-norma ,kebiasaan,<br /> adat istiadat dan peraturan yang belaku dalam<br /> Masyarakat.<br /> <br /> Indikator : 1.1.1 Menjelaskan Hakekat Manusia<br /> 1.1.2 Menjelaskan hakekat norma-norma di masyarakat<br /> 1.2.3 Mendeskripsikan tujuan dan fungsi norma<br /> <br /> Alokasi waktu : 2 x 40 Menit <br /> <br /> A. Tujuan Pembelajaran.<br /> <br /> Pertemuan pertama<br /> 1. Siswa mampu menjelaskan hakekat manusia sebagai mahluk pribadi dan<br /> Manusia sebagai mahluk sosial.<br /> 2. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan hakekat norma dalam kehidupan <br /> Bermasyarakat .<br /> 3. Siswa mampu menyebutkan tujuan dan fungsi norma.<br /> <br /> B. Materi pembelajaran<br /> <br /> Hakekat manusia<br /> 1. Manusia Sebagai Makhluk Individu<br /> Individu berasal dari kata in dan devided. Dalam Bahasa Inggris in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan devided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi, atau satu kesatuan. Dalam bahasa latin individu berasal dari kata individium yang berarti yang tak terbagi, jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individi ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, ia merupakan faktor keturunan, dibawa individu sejak lahir. Kalau seseorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (faktor fenotip). Faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Ligkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan di mana eorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial yang lebih besar. Karakteristik yang khas dari seeorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor bawaan genotip)dan faktor lingkungan (fenotip) yang saling berinteraksi terus-menerus. Menurut Nursid Sumaatmadja (2000), kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fiskal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya, jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seeorang. <br /> 2. Manusia Sebagai Makhluk Sosial<br /> Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Dapat disimpulkan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karrena beberapa alasan, yaitu: a. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. b. Perilaku manusia mengaharapkan suatu penilain dari orang lain. c. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain d. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. B. Interaksi Sosial dan Sosialisasi 1. Interaksi Sosial Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-oarang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dala pikiran danb tindakana. Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu, interaksi dimulai: pada saat itu mereka saling menegeur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial.<br /> Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang berbeda beda,untuk menghindari benturan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya didalam memenuhi kebutuhannya maka didalam masyarakat sangat diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama sehingga manusia didalam masyarakat bisa hidup teratur dan dapat menyadari bahwa setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda beda , dan manusia harus menyadari pula bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.didalam memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja sama dengan manusia yang lain.hubungan antara individu dengan individu yang lain perlu diatur dengan norma – norma.<br /> Hakekat norma<br /> Norma adalah kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur prilaku manusia dalam masyarakat yang didalamnya berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.<br /> Unsur-unsur norma :<br /> 1. adanya perintah-perintah.<br /> 2. adanya larangan-larangan.<br /> 3. adanya sanksi bagi yang melanggarnya.<br /> <br /> Tujuan dan fungsi norma:<br /> Tujuan norma :<br /> 1. untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat.<br /> 2. untuk menjaga agar kepentingan individu tidak dapat diganggu oleh orang <br /> lain.<br /> 3. untuk memberikan perlindungan kepada uamat manusia.<br /> 4. untuk mewujudkakan keadilan dalam masyarakat.<br /> 5. untuk memberikan jaminan keamanan kepada angota masyarakat<br /> Fungsi norma adalah <br /> 1. Sebagai petunjuk hidup didalam pergaulan dimasyarakat.<br /> 2. dijadikan rambu-rambu didalam berperilaku di masyarakat<br /> <br /> C. Metode Pembelajaran<br /> 1. Ceramah Bervariasi<br /> 2. Tanya Jawab<br /> 3. Diskusi<br /> 4. Penugasan<br /> D. Pendekatan<br /> 1. Menggunakan Pendekatan discovery dan inquiry<br /> 2. Model pembelajaran yang digunakan adalah Model Kooperatif STAD ( Student team achievement Division)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> a. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang secara hiterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku)<br /> b. Guru Menyajikan pembelajaran<br /> c. Memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya tahu menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompoknya mengerti.<br /> d. Memberikan Kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu.<br /> e. Memberikan evaluasi<br /> f. Kesimpulan/ penutup<br /> <br /> E. Langkah-Langkah Pembelajaran<br /> <br /> Pertemuan Kegiatan Guru Waktu Keterangan<br /> <br /> <br /> Pertama A. Kegiatan Pendahuluan<br /> • Guru Menyampaikan salam dan sapa kepada siswa<br /> • Guru Memeriksa kebersihan kelas<br /> • Guru mengabsen siswa<br /> • Menyampaikan kompetensi dan indikator yang ingin dicapai agar siswa dapat mengetahui materi yang akan dikuasai setelah pembelajaran.<br /> • Guru memberikan Pretes<br /> 10 mnt <br /> B. Kegiatan Inti<br /> a. Eksplorasi<br /> • Guru menyampaikan materi yang diajarkan yang disertai dengan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi.<br /> • Guru menampilkan gambar-gambar sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep terhadap siswa<br /> • Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok <br /> • Guru memberikan tugas/ permasalahan yang berkaitan dengan materi yang diajar pada kelompok untuk melakukan diskusi kelompok<br /> <br /> b. Elaborasi<br /> • Setiap kelompok mendapat sebuah kasus/ permasalahn oleh Guru yang berkaitan dengan materi yang diajarkan<br /> • Kasus tersebut kemudian didiskusikan oleh setiap kelompok <br /> • Setelah melakukan diskusi, perwakilan dari tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas<br /> <br /> c. Konfirmasi<br /> • Guru memanggil siswa secara acak menurut no undian dari masing-masing kelompok (setiap kelompok membuat no undian yaitu kelompok pertama yang anggotanya terdiri dari 5 orang jadi no 1-5 dan diteruskan ke kelompok kedua yaitu 5-10 dan seterusnya)<br /> • Guru memberikan pujian akan jawaban yang diberikan siswa <br /> • Guru membimbing dan mluruskan siswa akan jawaban-jawaban yang diberikan oleh setiap siswa yang kurang tepat<br /> • Guru membererikan tanggapan terhadap jalannya diskusi 60 mnt <br /> Penanaman Konsep<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Penanaman kerja sama dan sharing pengetahuan<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Penanaman Motivasi dan semangat belajar siswa<br /> C. Kegiatan Akhir<br /> • Guru bersama siswa menyimpulan materi yang telah jelaskan.<br /> • Guru menugaskan siswa (Pekerjaan trumah) mencari contoh pelanggaran norma norma masyarakat baik dikoran atau majalah<br /> • Memberikan postest kepada siswa. 10 mnt <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> E. Sumber Belajar<br /> 1. Buku paket ( Departemen Pendidikan Nasional )<br /> 2. Buku paket ( Yudistira )<br /> 3. LKS ( Ratih )<br /> 4. UUD 1945<br /> <br /> F. Penilaian Hasil Belajar <br /> a. Tehnik Penilaian : Tes <br /> b. Bentuk penilaian : Essay dan diskusi<br /> <br /> Soal Essay : <br /> 1. Jelaskan arti Manusia sebagai mahluk sosial.<br /> 2. Jelaskan pengertian norma !<br /> 3. Sebutkan unsur-unsur norma!<br /> 4. Sebutkan fungsi norma ( minimal 4 )<br /> 5. Sebutkan tujuan norma ( minimal 2 )<br /> <br /> Soal diskusi :<br /> 1. Coba didiskusikan dengan kelompok kalian tentang bagaimana hakekat manusia sebagai makluk pribadi dan sosial<br /> 2. Coba didiskusikan dengan anggota kelompok kalian mengenai pengertian nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<br /> 3. Diskusikan dengan anggota kelompokya mengenai unsur-unsur norma yang berlaku di masyarakat<br /> 4. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian mengenai fungsi dan tujuan norma yang berlaku di masyarakat, berbangsa dan bernegara.<br /> <br /> d. Kunci Jawaban<br /> 1. Manusia sebagai mahluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan selalu ingin hidup bersama dengan manusia yang lain atas dasar saling hormat menghormati,<br /> 2. Norma adalah kaedah kaedah atau ketentuan ketentuan yang mengatur prilaku manusia yang didalamnya berisi perintah perintah ,larangan larangan yang bila dilanggar akan dikenakan sanksi.<br /> 3. Unsur-unsur norma :<br /> - adanya perintah perintah.<br /> - adanya larangan larangan<br /> - adanya sanksi. <br /> 4. Tujuan norma adalah<br /> -. Mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.<br /> -. Menjaga ketertiban masyarakat<br /> -. Menjaga keamanan masyarakat.<br /> -. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar tidak diganggu.<br /> 5. Fungsi norma adalah<br /> - Sebagai petunjuk hidup dalam berperilaku dimasyarakat.<br /> - Dijadikan pedoman dalam pergaulan dimasyarakat<br /> <br /> Diskusi :<br /> 1. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Penjelasan Bagan :<br /> Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, orang akan selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Manusia selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sosial dimana dalam kehidupannya tidak bisa sendiri harus selalau membutuhkan bantuan dari orang lain.coban bayangkan seandainya kita hidup sendiri di dunia ini tanpa adanya teman ataupaun keluarga disisi kita ? mungkin akan kesepian dan mati karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus adanya saling tolong menolong dan membantu satu dengan yang lainia sehingga terjalin suatu hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Dalam konsep agama Hindu di kenal dengan tri premana yaitu pahyangan yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan ( Sebagai mahluk religius), segala aktivitas yang dilaksanakan haruslah seiringan dengan agama yang diyakini dan mematuhi perintah dan menjauhi larangann-NYA. Yang kedua Pawongan uaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (selain sebagai mahluk individu juga sebagai makluk sosial) dan yang terakhir Palemahan yaitu hubungan harmonis pada lingkungan kita.<br /> Dengan adanya suatu pergaulan dalam masayrakat maka lahirlah yang namanya nilai dan norma dalam masyarakat. Norma ada karena adanay suatu hubungan dan peraturan yang disepakati bersama untuk dipatuhi dan dilaksanakan<br /> Dalam Norma terdapat unsur-unsur sehingga norma tersebut dapat mengikat semua warga masyarakat<br /> Norma merupakan suatu peraturan yang mengikat warga masayrakat. Maka norma tersebut memiliki suatu tujuan dan fungsi sehingga norma tersebut memiliki daya ikat yang sangan kuat dalam pergaulan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara.<br /> <br /> G. Rublik Penilaian Essay<br /> <br /> NO URAIAN SKOR<br /> 1 Tulisan rapi dan mudah dibaca 20<br /> 2 Tidak ada coretan 10<br /> 3 Bahasa sistematis dan mudah dipahami 20<br /> 4 Jawaban tepat sesuai dengan fakta dan konsep 50<br /> <br />  Lembar Observasi saat diskusi<br /> <br /> 1. Mejelaskan arti manusia sebagai mahluk sosial<br /> <br /> No Kegiatan siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3 Siswa menjelaskan dengan benar<br /> Siswa menjelaskan dengan kurang sempurna<br /> Siswa menjelaskankan salah <br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 2<br /> <br /> 2. Menjelaskan pengertian norma<br /> <br /> No Kegiatan Siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> Siswa menyebutkan dengan benar<br /> Siswa menyebutkan kurang sempurna<br /> Siswa menjelaskan salah 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 2<br /> <br /> 3. Menyebutkan unsur unsur norma<br /> <br /> No Kegiatan Siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4 Menyebutkan 3 benar<br /> Menyebutkan 2 benar<br /> Menyebutkan 1 benar<br /> Tidak menjawab atau menyebutkan tapi semua salah 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 3<br /> <br /> 4. Menyebutkan tujuan norma ( minimal 4 )<br /> <br /> No Kegiatan Siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5 Menyebutkan 4 benar<br /> Menyebutkan 3 benar<br /> Menyebutkan 2 benar<br /> Menyebutkan 1 benar<br /> Tidak menjawab atau menyebutkan tapi semua salah 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> <br /> 5. Menyebutkan fungsi norma ( minimal 2 )<br /> No Kegiatan Siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3 Menyebutkan 2 benar<br /> Menyebutkan 1 benar<br /> Tidak menjawab atau menyebutkan tapi semua salah 4<br /> 2<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> <br /> Skala Skor : 0 - 100<br /> Skor maksimal : 15<br /> <br /> Nilai saat diskusi = Jumlah skor yang diperoleh X 100<br /> Skor maksimal<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kriteria :<br /> <br /> Jumlah skor 81-100 = Tinggi<br /> Jumlah skor 61-80 = Sedang<br /> Jumlaj skor 60-kebawah = Rendah<br /> <br /> Mengetahui Singaraja, Januari 2010<br /> Kepala SMP Negeri 3 Singaraja Guru Mata Pelajaran PKN<br /> <br /> Kadek Dony Wiputra<br /> NIM 0714041044<br /> <br /> <br /> <br /> RENCANA PELAKSANAAN PENBELAJARAN<br /> RPP 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Satuan pendidikan : SMP Negeri 3 Singaraja<br /> Mata pelajaran : P K N <br /> Kelas / Semester : VII / Ganjil<br /> Standar kompetensi : 1. Menunjukan sikap positif terhadap norma-norma yang<br /> Berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan <br /> Bernegara.<br /> Kompetensi dasar : 1.1 Mendiskrifsikan hakekat norma-norma ,adat istiadat,<br /> dan peraturan yang berlaku dimasyarakat.<br /> Indikator : 1.1.1 Menguraikan macam-macam norma.<br /> 1.1.2 Memberikan contoh-contoh pelanggaran norma-norma <br /> dalam masyarakat<br /> <br /> Alokasi waktu : 2 x 40 mnt<br /> <br /> A. Tujuan pembelajaran :<br /> 1. Siswa dapat menyebutkan macam-macam norma yang ada dimasyarakat.<br /> 2. Siswa dapat memberikan contoh-contoh pelanggaran norma-norma dalam masyarakat<br /> <br /> B. Materi pelajaran:<br /> Macam –macam norma yang berlaku dimasyarakat:<br /> <br /> 1. Norma agama adalah petunjuk hidup yang diterima sebagai perintah,larangan,<br /> yang harus dilakukan yang bersumber dari tuhan.<br /> contoh pelanggaran norma agama adalah:<br /> - Mencuri<br /> - Membunuh.<br /> - Tidak berbakti pada tuhan.<br /> - Tidak hormat pada orng tua,<br /> - Tidak pernah sembahyang.<br /> - Dll.<br /> Sanksi terhadap pelanggaran norma agama adalah akan mendapatkan hukum dosa. <br /> <br /> 2. Norma kesusilaan adalah norma atau petunjuk hidup yang mengatur prilaku <br /> Manusia yang bersumber dari hati nurani manusia.<br /> Contoh pelanggarannya adalah<br /> - Berbohong. <br /> - Memfitnah.<br /> - Menipu<br /> - Durhaka pada orang tua<br /> - Mencuri.dll <br /> Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan adalah penyesalan didalam<br /> hati dan mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan dalam pergaulan <br /> dimasyarakat.<br /> <br /> 3. Norma kesopanan adalah norma atau petunjuk hidup yang timbul dan <br /> diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga <br /> masing masing anggota masyarakat saling hormat-menghormati.<br /> Contoh pelanggarannya :<br /> - Meludah disembarang tempat.<br /> - Membuang sampah disembarang tempat.<br /> - Perpakaian yang tidak senonoh.<br /> - Jorok dalam berpenampilan<br /> - Ngomong yang kasar kepada orang yang lebih tua.<br /> - Dll<br /> Sanksi bila melanggar norma kesopanan adalah mendapatkan sanksi sosial <br /> yaitu dikucilkan atau disisihkan dari pergaulan dimasyarakat.<br /> <br /> 4. Norma hukum adalah norma atau petunjuk hidup yang mengatur prilaku <br /> Manusia yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat negara yang berwenang.<br /> Contoh pelanggarannya :<br /> - Mencuri.<br /> - Membunuh.<br /> - Memperkosa.<br /> - Merampok.<br /> - Melanggar peraturan lalu lintas.<br /> - Dll.<br /> <br /> Melangar norma hukum akan mendapat sanksi berupa sanksi hukum yang <br /> Bersifat tegas, nyata, memaksa dan mengikat.yaitu:<br /> Hukuman pokok yaitu:<br /> - Hukuman kurungan.<br /> - Hukuman penjara.<br /> - Penjara seumur hidup.<br /> - Hukuman mati.<br /> Hukuman tambahan yaitu :<br /> - Hukuman denda.<br /> - Disita barang barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.<br /> - Disita barang barang yang diperoleh dari hasil melakukan kejahatan<br /> <br /> Dibawah ini adalah contoh-contoh prilaku prilaku yang mencerminkan norma <br /> Norma yang berlaku dimasyarakat:<br /> - Suka sembahyang<br /> - Suka bersedekah.<br /> - Suka beramal <br /> - Berbakti pada tuhan<br /> - Berbakti pada orang tua.<br /> - Jujur.<br /> - Melaksanakan aturan hukum yang berlaku.<br /> - Dll<br /> <br /> Dibawah ini adalah contoh contoh prilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat:<br /> - Mencuri.<br /> - Membunuh.<br /> - Memfitnah.<br /> - Memperkosa.<br /> - Tidak bertaqwa kepada tuhan.<br /> - Berbohong.<br /> - Durhaka kepada orang tua<br /> - Memperdaya orang lemah.<br /> - Dll<br /> <br /> C. Metode Pembelajaran<br /> 1. Ceramah Bervariasi<br /> 2. Tanya Jawab<br /> 3. Diskusi<br /> 4. Penugasan<br /> <br /> <br /> D. Pendekatan<br /> <br /> Strategi pembelajaran : Discovery Inquiri / mencari dan menemukan ( terpusat <br /> pada siswa ).<br /> Model pembelajaran : Model pembelajaran kooperatif Jigsaw, dengan langkah-<br /> langkah sebagai berikut :<br /> a. Siswa dikelompokan kedalam 5-6 anggota<br /> b. Dalam setiap anggota kelompok ditugaskan mempelajari sub materi yang berbeda, dimana pembagian sub materi dalam satu kelompok tersebut dilakukan dengan menggunakan no undian.<br /> c. Anggota kelompok yang mendapat sub materi yang sama akan membentuk suatu kelompok baru yang dikenal dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan materi mereka.<br /> d. Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok ahli, tiap anggota kelompok kembali kekelompok asli dan secara bergantian mengajar teman satu timnya tentang sub bab yang mereka kuasai dan anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh<br /> <br /> E. Langkah-langkah Pembelajaran.<br /> <br /> Pertemuan Kegiatan Guru Waktu Keterangan<br /> <br /> <br /> Pertama F. Kegiatan Pendahuluan<br /> • Guru Menyampaikan salam dan sapa kepada siswa<br /> • Guru Memeriksa kebersihan kelas<br /> • Guru mengabsen siswa<br /> • Menyampaikan kompetensi dan indikator yang ingin dicapai agar siswa dapat mengetahui materi yang akan dikuasai setelah pembelajaran.<br /> • Guru mengajak siswa membuat norma ketika pembelajaran berlangsung di sebuah kertas dan menempelnya ditempat yang telah disiapkan oleh guru.<br /> 10 mnt <br /> B. Kegiatan Inti<br /> a. Eksplorasi<br /> • Guru menyampaikan materi yang diajarkan yang disertai dengan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi.<br /> • Guru menampilkan video yang berhubungan dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep terhadap siswa<br /> • Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok dimana dalam kelompok terdiri dari 5- 6 orang. <br /> • Guru memberikan tugas/ permasalahan yang berkaitan dengan materi yang diajar pada kelompok untuk melakukan diskusi kelompok<br /> • Dalam materi yang diberikan kepada kelompok kemudian dibagi sub materinya kepada tiap anggota, sehingga tiap anggota memiliki sub materi yang akan dia kuasai dan dipelajari secara mendalam dalam kelompok ahli.<br /> <br /> b. Elaborasi<br /> • Guru membentuk kelompok diskusi baru (kelompok ahli) dimana kelompok ahli ini merupakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok yang mendapat sub materi yang sama sehingga dalam kelompok ini mendiskusikan sub materi tersebut secara mendalam.<br /> • Setelah melakukan diskusi dalam kelompok ahli, maka tiap anggota kembali ke kelompok asli. dalam kelompok asli anggota yang memahami materi lebih ( setelah berdiskusi dalam kelompok ahli) mengajar teman satu timnya mereka tentang sub materi yang dikuasai dan anggota yang lainnya mendengarkan dengan serius dan sungguh-sungguh<br /> c. Konfirmasi<br /> • Guru memanggil siswa secara acak menurut no undian dari masing-masing kelompok (setiap kelompok membuat no undian yaitu kelompok pertama yang anggotanya terdiri dari 5 orang jadi no 1-5 dan diteruskan ke kelompok kedua yaitu 5-10 dan seterusnya)<br /> • Guru memberikan pujian akan jawaban yang diberikan siswa <br /> • Guru membimbing dan mluruskan siswa akan jawaban-jawaban yang diberikan oleh setiap siswa yang kurang tepat<br /> • Guru membererikan tanggapan terhadap jalannya diskusi 60 mnt <br /> Penanaman Konsep<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Penanaman kerja sama dan sharing pengetahuan<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Penanaman Motivasi dan semangat belajar siswa<br /> C. Kegiatan Akhir<br /> • Guru bersama siswa menyimpulan materi yang telah jelaskan.<br /> • Guru menugaskan siswa (Pekerjaan rumah) <br /> • Memberikan postest kepada siswa. 10 mnt <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> E. Sumber Belajar<br /> 1. Buku paket ( Departemen Pendidikan Nasional )<br /> 2. Buku paket ( Yudistira <br /> 3. LKS ( Ratih )<br /> 4. UUD 1945<br /> <br /> F. Penilaian Hasil Belajar <br /> a. Tehnik Penilaian : Tes <br /> b. Bentuk penilaian : Essay dan diskusi<br /> <br /> Soal Essay<br /> 1. Sebutkan macam macam norma yang ada dimasyarakat dengan contoh<br /> Pelanggarannya beserta sanksinya!<br /> 2. Sebutkan perbedaan antara norma hukum denga n norma yang lainnya <br /> Dilihat dari sifat sanksi norma bersangkutan !<br /> 3. Sebutkan contoh prilaku yang sesuai dengan norma hukum(minimal 4).<br /> 4. Sebutkan contoh prilaku yang melanggar norma hukum (minimal 4 ).<br /> 5. Sebutkan ciri ciri orang yang taat terhadap norma yang berlaku <br /> Dimasyarakat.<br /> Soal diskusi :<br /> <br /> 1. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai norma Agama yang ada dimasyarakat dengan contoh-contoh pelanggaran yang biasa ditemui dalam masyarakat!<br /> 2. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai hakekat norma Kesopanan yang ada dimasyarakat dengan contoh-contoh pelanggaran yang biasa ditemui dalam masyarakat!<br /> 3. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai hakekat norma Kesusilaan yang ada dimasyarakat dengan contoh-contoh pelanggaran yang biasa ditemui dalam masyarakat!<br /> 4. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai hakekat norma Hukum yang ada dimasyarakat dengan contoh-contoh pelanggaran yang biasa ditemui dalam masyarakat!<br /> 5. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai adat istiadat yang ada dalam masyarakat dan mengapa adat istiadat dalam suatu masyarakat memiliki kekuatran/ memiliki sifat menguikat dalam masyarakat!<br /> <br /> Kunci jawaban essay :<br /> • Norma agama adalah norma atau petunjuk mausia dalam berprilaku yang berasal dari Tuhan.<br /> Contoh pelanggarannya : Mencuri, membunuh, durhaka kepada orang Tua dll.<br /> Sanksinya adalah mendapat hukuman diakhrat ( dosa ).<br /> <br /> • Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani Manusia.<br /> Contoh pelanggarannya adalah : berbohong, mencuri,durhaka dll.<br /> Sanksinya adalah berupa penyesalan hati dan mendapat sanksi sosial.<br /> <br /> • Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh Masyarakat untuk mengatur pergaulan masing masing anggota Masyarakat. <br /> Contoh pelanggarannya:meludah di sembarang tempat, membuang sampah di sembarang tempat, bebicara jorok dll<br /> Sanksinya adalah akan mendapat sanksi sosial yaitu dikucilkan dalam pergaulan dimasyarakat.<br /> <br /> • Norma Hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau Lembaga negara yang berwenang .<br /> Contoh pelanggarannya adalah mencuri ,membunuh,dll<br /> Sanksinya adalah Penjara , penjara seumur hidup, atau hukuman mati.<br /> <br /> 2. Perbedaannya adalah kalau norma hukum memiliki sanksi yang<br /> Tegas dan memaksa, sedangkan norma yang lainya tidak tegas dan <br /> Tidak memaksa.<br /> <br /> 3.Contoh prilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat<br /> - patuh terhadap peraturan lalu lintas<br /> - patuh terhadap UUD 1945 dan Undang Undang <br /> - patuh terhadap aturan yang berlaku<br /> - membayar pajak ,<br /> <br /> 4. Contoh prilaku yang tidak sesui dengan norma yang berlaku <br /> Masyarakat.<br /> - membunuh.<br /> - mencuri<br /> - berbohong.<br /> - melanggar aturan<br /> - memperkosa dll<br /> <br /> 5. Ciri ciri orang yang patuh terhadap aturan yang berlaku adalah<br /> - tidak suka melanggar.<br /> - tenang dalam berprilaku/ tidak merasa terpaksa.<br /> - hidupnya damai.<br /> - memiliki perasaan yang tentram.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> G. Rublik Penilaian Essay <br /> 1. sebutkan macam macam norma ,contoh pelanggarannya besrta sanksinya<br /> <br /> No Kegiatan siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5 Menjawab 4 benar<br /> Menjawab 3 benar<br /> Menjawab 2 benar<br /> Menjawab 1 benar<br /> Menjawab tapi semua salah 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> <br /> 2. Sebutkan perbedaan norma hukum dengan norma yang lainnya <br /> No Kegiatan siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> Menjawab benar dan sempurna<br /> Menjawab tapi kurang sempurna<br /> Menjawab tapi salah 4<br /> 2<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> <br /> 3. Menyebutkan contoh prilaku yang sesui norma hukum<br /> <br /> No Kegiatan siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5 Menjawab 4 benar<br /> Menjawab 3 benar<br /> Menjawab 2 benar<br /> Menjawab 1 benar<br /> Menjawab tapi semua salah 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> <br /> 4. Menyebutkan contoh prilaku yang melanggar norma hukum<br /> <br /> No Kegiatan siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5 Menjawab 4 benar<br /> Menjawab 3 benar<br /> Menjawab 2 benar<br /> Menjawab 1 benar<br /> Menjawab tapi semua salah 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> <br /> 5. Menyebutkan ciri ciri orang yang patuh terhadap norma yang berlaku,<br /> No Kegiatan siswa Skor<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5 Menjawab 4 benar<br /> Menjawab 3 benar<br /> Menjawab 2 benar<br /> Menjawab 1 benar<br /> Menjawab tapi semua salah 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> Skor maksimal 4<br /> Skala skor : 0 - 100<br /> Skor maksimal : 20 <br /> <br /> <br /> Nilai Akhir = Jumlah skor yang diperoleh x 100<br /> Skor maksimal<br /> <br /> <br /> Untuk menilai keaktifan siswa memakai tehnik penilaian OBSERVASI saat Diskusi<br /> <br /> Format Observasi<br /> <br /> No Nama Siswa Keaktifan siswa Skor<br /> Sgt aktif aktif Ckp aktif Tdk aktif <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> dst <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ket :<br /> Sangat aktif = 90-100<br /> aktif = 70-89<br /> Cukup aktif = 60-79<br /> Tidak aktif = 0-59<br /> <br /> Penilaian tes skala keseluruhan :<br /> <br /> No Predikat Skor<br /> 1 Sangat Baik 90-100<br /> 2 Baik 80 – 89<br /> 3 Cukup Baik 71 – 80<br /> 4 Kurang baik Kurang dari 71<br /> <br /> <br /> <br /> H.Sumber Belajar<br /> 1. Bukut paket (yudistira )<br /> 2 LKS ( ratih )<br /> 3 UUD 1945 <br /> 4 Artikel dikoran ( bali post )<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mengetahui Singaraja, Januari 2009 <br /> Kepala SMP Negeri 3 Singaraja Guru Mata Pelajaran PKN <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kadek Dony Wiputra<br /> NIM 0714041044<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lampiran Gambar<br /> </div></p>

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Singaraja Mata Pelajaran : P K N Kelas / Semester : VII / Ganjil Standar Kompetensi : 1. ...

Paradigma Hubungan Internasional

<p><div style="background:url(http://politikana.com/images/medium/myabi-tapi-gak-pake-batik-ini-brokat-d.jpg) no-repeat center top; text-align:justify; font-size:90%; padding:10px">Paradigma Hubungan Internasional<br /> 1. Pengertian Hubungan Internasional<br /> K.J. Holsti dalam bukunya International Politics, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai :<br /> “Semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak … ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan interasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etik internasional.”<br /> Hubungan Internasional adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena Hubungan Internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. Selain ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia<br /> Hubungan international merupakan satu gambaran persatuan yang kuat yang mengikat seluruh negara didalam satu wadah. Relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individual pemimpin dari berbagai manca Negara, beberapa bentuk ikatan ini sebagai berikut:<br /> • Politik International<br /> Hubungan ini terarah dalam perpolitikan dimana politik satu negara tidak mungkin sama dengan yang lain. Dari sisi inilah lahir hubungan diplomatik yang bertujuan untuk kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tapi sayangnya para pejabat diploma yang ditugaskan dalam hal ini kebanyakan melenceng dari tugas mereka, bahkan pemilihan para diploma untuk luar negeri terpilih dengan cara sistem kekeluargaan atau jasa.<br /> • Hukum International<br /> Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :<br /> a. Organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;<br /> b. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)<br /> <br /> 2. Sejarah Hubungan Internasional<br /> Perang Dunia I (PD I, 1914-1918)<br /> Dewasa ini hubungan internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh, maka hal ini menunjukkan suatu hal yang ada dalam proses (berkembang).<br /> Sebelum PD I, mata kuliah dalam bidang ini pada umumnya terbatas pada sejarah diplomasi, hukum internasional, dan ekonomi internasional. Setelah PD I ditambah dengan Hubungan Internasional dan organisasi internasional.<br /> • Perang ini di mulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria (sekarang Austria) dibunuh anggota kelompok dari Serbia di Sarajevo. Tidak pernah terjadi sebelumnya konflik sebesar ini, baik dari jumlah tentara yang dikerahkan dan dilibatkan, maupun jumlah korbannya (lebih dari 40 juta orang tewas).<br /> • PD I menjadi saat pecahnya orde dunia lama, menandai berakhirnya monarki absolutisme di Eropa.<br /> • Kekalahan Jerman dalam perang ini dan kegagalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggantung yang telah menjadi sebab terjadinya PD I akan menjadi dasar kebangkitan tentara NAZI, dengan itu pecahnya Perang Dunia II (PD II) pada tahun 1939.<br /> Perang Dunia II (PD II, 1939-1945)<br /> Secara umum Peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. PD II dan Pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 24 Oktober 1945 telah memberikan dorongan baru kepada Ilmu Hubungan Internasional, bahkan telah menyebabkan timbulnya gagasan pemerintah dunia baru.<br /> Perang Dingin (1947-1991)<br /> • Perang Dingin” diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman (AS).<br /> • Sebutan bagi sebuah periode dimana terjadi konflik, ketegangan dan kompetisi antara : - Amerika Serikat (Blok Barat)<br /> - Uni Soviet (Blok Timur)<br /> Persaingan : Ideologi, militer, industri dan pembangunan teknologi, pertahanan, perlombaan nuklir dan persejataan, dll<br /> Perang Dingin mulai berakhir di tahun 1980-an ketika Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev meluncurkan program reformasi. Secara konstan, Uni Soviet kehilangan kekuatan dan kekuasaannya terhadap Eropa Timur dan akhirnya di bubarkan pada tahun 1991.<br /> Pasca Perang Dingin<br /> • Mengalihkan persaingan yang bernuansa militer (blok Barat-blok Timur) ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia.<br /> • Berakhirnya persaingan ideologi antara AS dan Uni Soviet mempengaruhi isu-isu HI yang sebelumnya lebih fokus pada isu politik dan keamanan kepada isu-isu spt HAM, ekonomi, terorisme.<br /> • Jika selama masa Perang Dingin barganing position suatu negara dapat ditujang oleh keterlibatannya dalam suatu blok keamanan, maka sekarang posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan.<br /> <br /> 3. Aktor Dalam Hubungan Internasional<br /> Dinamika Hubungan Internasional pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.Berakhirnya Perang Dingin, memunculkan isu dalam Hubungan Internasional yakni perubahan aktor Hubungan Internasional.<br /> Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurang) jumlah dan sifat aktor HI. Di samping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara (non state actors), seperti :- International Governmental Organizations (IGOs) = PBB, ASEAN- International non Governmental Organizations (INGOs) = ICRC (Palang Merah Internasional).<br /> <br /> 4. Paradigma Teori Hubungan Internasional<br /> Bersamaan dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia, teori tentang Hubungan Internasional berkembang berdasakan fase-fase yang kesemua itu bermula dari:<br /> a. Current History: sebagai ladang penyelidikan intelektual yang sebagian besar dipengaruhi fenomena abad ke-20. Akar-akar sejarah disiplin ini terletak pada sejarah diplomatik yang merupakan salah satu pendekatan untuk memahami HI yang berfokus pada deskripsi kejadian-kejadian sejarah, bukan eksplanasi teori. Untuk kemudahan, aliran ini disebut pendekatan Current History terhadap studi HI.<br /> b. Idealisme Politik: Berawal setelah Perang Dunia I yang membuka pintu terhadap revolusi paradigma dalam studi HI. Sejumlah perspektif HI berusaha menarik perhatian para peminatnya pada periode ini. Meskipun demikian, aliran current history masih memiliki pengikutnya. Aliran ini semakin kuat setelah Perang Dunia II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika Perang Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.<br /> c. Realisme Politik: perspektif Realisme lahir dari kegagalan membendung Perang Dunia I dan II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika Perang Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.<br /> d. The Behavior approach (pendekatan perilaku): aliran realism klasik menyiapkan secara serius pemikiran teoritis mengenai kondisi global dan empiris. Namun demikian ketidak-kuasaan karena kurangnya data, reaksi tandingan, kesuliran dalam peristilahan dan metode, mendapatkan momentum pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Disebabkan pendekatan perilaku terhadap studi Hubungan Internasional maka banyak mempengaruhi pendekatan terhadap teori dan logika serta metode penelitian.<br /> e. The Neoralist Structural Approach (pendekatan Neoralisme Struktural): pandangan ini membedakan antara eksplanasi peristiwa politik internasional di tingkat nasional seperti negara yang diketahui sebagai politik luar negeri dengan eksplanasi peristiwa di tingkat sistem internasional yang disebut sistem atau teori sistem.<br /> f. Institutionalisme Neoliberal: Seperti halnya neoliberal, institutionalis neoliberal menggunakan teori structural politik internasional. Mereka terutama berkonsentrasi kepada sistem internasional, bukannya karakteristik unit atau sub unit di dalamnya, namun mereka member lebih banyak perhatian pada bagaimana cara lembaga internasional dan aktor non negara lainnya mempromosikan kerja sama internasional. Daripada halnya menggambarkan dunia di mana negara-negara di dalamnya enggan bekerja sama karena masing-masing merasa tidak aman dan terancam oleh yang lainya, Institusionalis Neoliberal membuktikan syarat-syarat kerja sama yang mungkin dihasilkan dari kepentingan yang tumpang tindih di antara entitas politik yang berdaulat.<br /> <br /> Teori Epistemologi Dan Teori Hi <br /> Teori-teori Utama Hubungan Internasional: (1) Realisme, Neorealisme, (2) Idealisme, (3) Liberalisme, (4) Neoliberalisme, (5) Marxisme, (6) Teori dependensi, (7) Teori kritis, (8) Konstruksivisme, (9) Fungsionalisme, (10) Neofungsiionalisme. Untuk lebih jelaslah, akan diuraikan sebagai berikut :<br /> <br /> 1) Teori-Teori Positivis<br /> 1. Realisme<br /> Realisme, sebagai tanggapan terhadap liberalisme, pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama. Para realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard, dan Hans Morgenthau berargumen bahwa, untuk maksud meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan diri sendiri (self-interested). Setiap kerja sama antara negara-nge dijelaskan sebagai benar-benar insidental. Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka. Perlu diperhatikan bahwa para penulis klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes sering disebut-sebut sebagai “bapak-bapak pendiri” realisme oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai realis kontemporer. Namun, meskipun karya mereka dapat mendukung doktrin realis, ketiga orang tersebut tampaknya tidak mungkin menggolongkan diri mereka sendiri sebagai realis (dalam pengertian yang dipakai di sini untuk istilah tersebut).<br /> <br /> 2. Liberalisme/idealisme/Internasionalisme Liberal<br /> Teori hubungan internasional liberal muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka. Pendukung-pendukung awal teori ini termasuk Woodrow Wilson dan Normal Angell, yang berargumen dengan berbagai cara bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan dari satu sama lain lewat kerjasama dan bahwa perang terlalu destruktif untuk bisa dikatakan sebagai pada dasarnya sia-sia. Liberalisme tidak diakui sebagai teori yang terpadu sampai paham tersebut secara kolektif dan mengejek disebut sebagai idealisme oleh E.H. Carr. Sebuah versi baru “idealisme”, yang berpusat pada hak-hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi hukum internasional, dikemukakan oleh Hans Kóchler.<br /> <br /> 3. Neorealisme<br /> Neorealisme terutama merupakan karya Kenneh Waltz (yang sebenarnya menyebut teorinya “realisme struktural” di dalam buku karangannya yang berjudul Man, the State, and War). Sambil tetap mempertahankan pengamatan-pengamatan empiris realisme, bahwa hubungan internasional dikarakterka oleh hubungan-hubungan antarnegara yang antagonistik, para pendukung neorealisme menunjuk struktur anarkis dalam sistem internasional sebagai penyebabnya. Mereka menolak berbagai penjelasan yang mempertimbangkan pengaruh karakteristik-karakteristik dalam negeri negara-negara. Negara-negara dipaksa oleh pencapaian yang relatif (relative gains) dan keseimbangan yang menghambat konsentrasi kekuasaan. Tidak seperti realisme, neo-realisme berusaha ilmiah dan lebih positivis. Hal lain yang juga membedakan neo-realisme dari realisme adalah bahwa neo-realisme tidak menyetujui penekanan realisme pada penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional.<br /> <br /> <br /> <br /> 4. Neoliberalisme<br /> Neoliberalisme berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah adalah juga penting. Para pendukung seperti Maria Chatta berargumen bahwa negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian relatif, dan dengan demikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian mutlak. Meningkatnya interdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional berarti bahwa neo-liberalisme juga disebut institusionalisme liberal. Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatu bangsa atas kedaulatan. Neoliberalimse juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada, intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain. Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama dan sesudah Perang Dingin menyebabkan neoliberalisme didefinisikan sebagai institusionalisme, bagian baru teori ini dikemukakan oleh Robert Keohane dan juga Joseph Nye.<br /> <br /> 5. Teori Rejim<br /> Teori rejim berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa berbagai institusi atau rejim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain). Teori ini mengasumsikan kerjasama bisa terjadi di dalam sistem negara-negara anarki. Bila dilihat dari definisinya sendiri, rejim adalah contoh dari kerjasama internasional. Sementara realisme memprediksikan konflik akan menjadi norma dalam hubungan internasional, para teoritisi rejim menyatakan kerjasama tetap ada dalam situasi anarki sekalipun. Seringkali mereka menyebutkan kerjasama di bidang perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan bersama di antara isu-isu lainnya. Contoh-contoh kerjasama tadilah yang dimaksud dengan rejim. Definisi rejim yang paling lazim dipakai datang dari Stephen Krasner. Krasner mendefinisikan rejim sebagai “institusi yang memiliki sejumlah Norma, aturan yang tegas, dan prosedur yang memfasilitasi sebuah pemusatan berbagai harapan. Tapi tidak semua pendekatan teori rejim berbasis pada liberal atau neoliberal; beberapa pendukung realis seperi Joseph Greico telah mengembangkan sejumlah teori cangkokan yang membawa sebuah pendekatan berbasis realis ke teori yang berdasarkan pada liberal ini. (Kerjasama menurut kelompok realis bukannya tidak pernah terjadi, hanya saja kerjasama bukanlah norma; kerjasama merupakan sebuah perbedaan derajat).<br /> <br /> 2) Teori-Teori Pasca-Positivis/Reflektivis<br /> 1. Teori masyarakat internasional (Aliran pemikiran Inggris)<br /> Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Pemikiran Inggris, berfokus pada berbagai norma dan nilai yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara dan bagaimana norma-norma dan nilai-nlai tersebut mengatur hubungan internasional. Contoh norma-norma seperti itu mencakup diplomasi, tatanan, hukum internasional. Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak selalu positivis. Para teoritisi teori ini telah berfokus terutama pada intervensi kemanusiaan, dan dibagi kembali antara para solidaris, yang cenderung lebih menyokong intervensi kemanusiaan, dan para pluralis, yang lebih menekankan tatanan dan kedaulatan, Nicholas Wheeler adalah seorang solidaris terkemuka, sementara Hedley Bull mungkin merupakan pluraris yang paling dikenal.<br /> <br /> 2. Konstruktivisme Sosial<br /> Kontrukstivisme Sosial mencakup rentang luas teori yang bertujuan menangani berbagai pertanyaan tentang ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga (agency) dan Struktur, serta pertanyaan-pertanyaan tentang epistemologi, seperti perdebatan tentang “materi/ide” yang menaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide. Konstruktivisme bukan merupakan teori HI, sebagai contoh dalam hal neo-realisme, tetapi sebaliknya merupakan teori sosial. Konstruktivisme dalam HI dapat dibagi menjadi apa yang disebut oleh Hopf (1998) sebagai konstruktivisme “konvensional” dan “kritis”. Hal yang terdapat dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap peran yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide. Pakar konstruktivisme yang paling terkenal, Alexander Wendt menulis pada 1992 tentang Organisasi Internasional (kemudian diikuti oleh suatu buku, Social Theory of International Politics 1999), “anarki adalah hal yang diciptakan oleh negara-negara dari hal tersebut”. Yang dimaksudkannya adalah bahwa struktur anarkis yang diklaim oleh para pendukung neo-realis sebagai mengatur interaksi negara pada kenyataannya merupakan fenomena yang secara sosial dikonstruksi dan direproduksi oleh negara-negara. Sebagai contoh, jika sistem internasional didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasi hidup dan mati (diistilahkan oleh Wendt sebagai anarki “Hobbesian”) maka sistem tersebut akan dikarakterkan dengan peperangan. Jika pada pihak lain anarki dilihat sebagai dibatasi (anarki “Lockean”) maka sistem yang lebih damai akan eksis. Anarki menurut pandangan ini dibentuk oleh interaksi negara, bukan diterima sebagai aspek yang alami dan tidak mudah berubah dalam kehidupan internasional seperti menurut pendapat para pakar HI non-realis, Namun, banyak kritikus yang muncul dari kedua sisi pembagian epistemologis tersebut. Para pendukung pasca-positivis mengatakan bahwa fokus terhadap negara dengan mengorbankan etnisitas/ras/jender menjadikan konstrukstivisme sosial sebagai teori positivis yang lain. Penggunaan teori pilihan rasional secara implisit oleh Wendt juga telah menimbulkan pelbagai kritik dari para pakar seperti Steven Smith. Para pakar positivis (neo-liberalisme/realisme) berpendapat bahwa teori tersebut selalu mengenyampingkan terlalu banyak asumsi positivis untuk dapat dianggap sebagai teori positivis.<br /> <br /> 3. Teori Kritis<br /> Teori hubungan internasional kritis adalah penerapan “teori kritis” dalam hubungan internasional. Pada pendukung seperti Andrew Linklater, Robert W. Cox, dan Ken Booth berfokus pada kebutuhan terhadap emansipansi (kebebasan) manusia dari Negara-negara. Dengan demikian, adalah teori ini bersifat “kritis” terhadap teori-teori HI “mainstream” yang cenderung berpusat pada negara (state-centric). Catatan: Daftar teori ini sama sekali tidak menyebutkan seluruh teori HI yang ada. Masih ada teori-teori lain misalnya fungsionalisme, neofungsionalisme, feminisme, dan teori dependen.<br /> <br /> 4. Marxisme<br /> Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain; sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital). Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (captive markets) untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi (ketergantungan). Berkaitan dengan teori-teori Marx adalah teori dependensi yang berargumen bahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris, pakar, dan perusahaan multinasional untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalis terintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Teori-teori Marxis kurang mendapatkan perhatian di Amerika Serikat di mana tidak ada partai sosialis yang signifikan. Teori-teori ini lebih lazim di pelbagai bagian Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teoritis yang paling penting bagi dunia akademis Amerika Latin, sebagai contoh lewat teologi.<br /> <br /> 3) Teori-teori pascastrukturalis<br /> Teori-teori pascastrukturalis dalam HI berkembang pada 1980-an dari studi-studi pascamodernis dalam ilmu politik. Pasca-strukturalisme mengeksplorasi dekonstruksi konsep-konsep yang secara tradisional tidak problematis dalam HI, seperti kekuasaan dan agensi dan meneliti bagaimana pengkonstruksian konsep-konsep ini membentuk hubungan-hubungan internasional. Penelitian terhadap “narasi” memainkan peran yang penting dalam analisis pascastrukturalis, sebagai contoh studi pascastrukturalis feminis telah meneliti peran yang dimainkan oleh “kaum wanita” dalam masyarakat global dan bagaimana kaum wanita dikonstruksi dalam perang sebagai “tanpa dosa” (innocent) dan “warga sipil”. Contoh-contoh riset pasca-positivis mencakup: Pelbagai bentuk feminisme (perang “gender” war—“gendering” war) Pascakolonialisme (tantangan-tantangan dari sentrisme Eropa dalam HI)<br /> <br /> Refrensi-Refrensi yang digunakan :<br /> Ahmadramdani’blog. 2009. Hubungan Internasional. Diakses pada situs http://ilmusosialdanpolitik.blogspot.com/. Pada Tanggal 24 april 2010 di Singaraja.<br /> Mey’blog. 2009. Hubungan Internasional. Di akses pada situs http://meydinda.wordpress.com/ Pada Tanggal 24 april 2010 di Singaraja.<br /> Kusumaatmadja, Mochtar dan R.Agoes, Etty. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: P.T Alumni <br /> Starke. 1988. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika<br /> </div></p>

Paradigma Hubungan Internasional 1. Pengertian Hubungan Internasional K.J. Holsti dalam bukunya International Politics, mendefinisikan bah...

Analisis Perpres no 65 tahun 2006 terhadap perpres no 36 th 2005

<p><div style="background:url(http://i634.photobucket.com/albums/uu66/oktri_2009/oktricopy.jpg) no-repeat center top; text-align:justify; font-size:90%; padding:10px">1. Rasional Perubahan<br /> Bila dilihat dari landasan filosofisnya Perpres Nomer 36 Tahun 2005 untuk menggantikan Keppres No. 55 Tahun 2003 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Undang-undang untuk Kepentingan Umum sebagai Peraturan pelaksana Undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Ternyata mendapat protes yang dilayangkan seiring terbitnya perpres ini. Protes yang dilakukan oleh berbagai kalangan ini bukan tanpa alas an ( Timbul permasalahan Formil dan permasalahan materiil khusunya mengenai pancabutan hak tanah oleh pemerintah). Mereka beranggapan bahwa peraturan presiden ini mencerminkan sikap pemerintah yang represif dan otoriter karena dalam pasal-pasal yang termuat dalam perpres tersebut, pemerintah dapat mencabut hak atas tanah milik rakyat, dengan mengatamakan kepentingan umum [Perpres No. 36 Tahun 2005, Bab II Pengadaan Tanah, Pasal 2, bagian (b)]. Selain itu, latar belakang ditetapkannya perpres ini, karena pemerintah sudah terlanjur membuat komitmen pada Infrastructur Summit 2005, yang lebih berpihak pada kaum pemodal (investor) ketimbang kepentingan umum (rakyat). Setelah 1 tahun kemudian Presiden Susilo mengganti Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan Perpres No. 65 Tahun 2006. Berita di Kompas bahwa Peraturan Presiden Perubahan atas Perpres No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No 65/2006) terbit 5 Juni 2006. dimana Perpres No. 65 Tahun 2006 merupakan tindaklanjut atas rekomendasi Komisi II kepada Sekretaris Kabinet untuk mengubah Perpres No. 36 Tahun 2005. Selain itu juga untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum<br /> Dilihat dari landasan Yuridisnya, perubahan Perpres no 36 tahun 2005 menjadi Perpres no 36 tahun 2006, seperti yang tertuang dalam Perpres no 36 tahun 2006 pada “ Menimbang” Bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu dalam pembuatan Perpres 65 tahun 2006 juga memperhatikan sebagai acuan dalam pembaharuan/penyempurnaan perpres tersebut yaitu :<br /> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br /> 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar<br /> 3. Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);<br /> 4. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106;<br /> 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324<br /> 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501)<br /> 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bag Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.<br /> Adapun Kelebihan dan kekurangan perpres no 65 tahun 2006 sebagai berikut :<br /> Kelemahan :<br /> 1. Berpijak dari Naskah Akademis yang merupakan suatu acuan dalam pembuatan peraturan sehingga peran masyarakat aktif Namun dalam Perpres No 65 tahun 2006 serta yang sebelumnya tidak ada kejelasan akan naskah tersebut sehingga tidak dapat diperoleh kejelasan tentang falsafah, orientasi, dan prinsip dasar yang melandasinya. Hal ini sesuai dengan catatan, materi dalam perpres harus dimuat dalam undang-undang.<br /> 2. Pada Perpres No. 65 tahun 2006 yang merupakan pembaharuan dari perpres no 36 tahun 2005 adanya pengurang pembangunan fasilitas umum (termuat dalam pasal 5 ) dimana pada Perpres No. 36 tahun 2005 ada 21 model pembangunan fasilitas umum tetapi sekarang pada perpres yang baru hanya ada 7 model pembangunan fasilitas Umum. Namun yang jadi pertanyaan disini, apakah landasan pemikiran hal tersebut (Kekurangpastian akan dasar hukum maupun filosofisnya) sehingga pasal tersebut seakan-akan cacat hukum.<br /> 3. Penitipan Ganti rugi ke Pengadilan Negeri bila proses musyawarah mengenai harga tanah tidak selesai. Masalah utamanya adalah mekanisme penitipan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang dapa pada pasal 10 Perpres No.65 tahun 2006, permasalahan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri (PN) bila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, namun musyawarah tidak mencapai hasil setelah berlangsung 120 hari kalender (sebelumnya 90 hari). Perlu ditegaskan, penerapan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pada PN yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata keliru diterapkan dalam perpres ini. Selain keliru menerapkan konsep dan terkesan memaksakan kehendak sepihak, Pasal 10 ini tidak final. Secara hukum, Pasal 10 perpres ini tidak relevan karena tanpa menitipkan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri, sudah ada jalan keluar yang diatur dalam UU No 20/1961.<br /> 4. Yang perlu diperhatikan juga dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tersebut lebih mengemukakan atau mementingkan para investor ketimbang kepentingan umum. Dan hanya digunakan sebagai alat legitimasi bagi Negara/pemerintah untuk mengambil tanah rakyat secara paksa untuk kepentingan para investor. "Keberadaan Perpres 65 tersebut bukan memastikan tanah untuk rakyat, tapi bagaimana mengambil tanah dari rakyat,<br /> 5. Ketidakaktifan atau keikutsertaan anggota BPN (Badan Pertanahan nasional) dalam panitia pengadaan tanah bagi kepentingan umum masih minim? kurang. Padahal yang tahu lebih banyak tentang seluk beluk pertanahan di daerah tersebut adalah BPN setempat. Dengan adanya anggota BPN tentunya ada lebih banyak pertimbangan positif dalam memilih areal tanah untuk pembangunan kepentingan umum.<br /> <br /> Kelebihan :<br /> 1. Berpijak dari pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dibandingkan dengan perpres yang sebelumnya ada poin tentang pencabutan hak atas tanah. Dengan pencabutan hak atas tanah ini pemerintah memiliki kesempatan untuk mencabut hak atas tanah secara sewenang-wenang. Dengan peyempurnaan pasal ini diharaphan mampu menghilangkan kewenangan pemerintah mengenai pencabutan akan tanag secara paksa dan sepihak menurut kehendak pemerintah <br /> 2. Menurut Pasal 3 perpres no 36 tahun 2005, dalam pasal 3 ayat 2 tersebut termuat Pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan benda-benda yang Ada Di Atasnya. Namun ayat ini dihapus karena tidak sesuai dengan percabutan hak tanah terhadap Hak kepemilikan tanah.<br /> 3. Cara pengadaan tanah yang diterapkan pada Perpres no 36 tahun 2005 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan cabut paksa terhadap tanah milik masyarakat yang akan dijadikan areal pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini karena masih ada cara pengadaan tanah dengan pencabutan hak atas tanah. Jika tidak dihasilkan keputusan dari proses perundingan ganti rugi dalam rangka penyerahan hak atas tanah, maka pencabutan hak atas tanah. Cara ini banyak mendapatkan kritik dari masyarakat, karena dianggap tidak adil dan aspiratif. Karena itulah untuk melindungi kepemilikan atas tanah adanaya perubahan<br /> 4. Perpres No. 36 Tahun 2005, belum adanya hal yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, dimana kita ketahui bahwa lebih mengetahui seluk beluk pertanahan di daerah tersebut. Tetapi dengan disahkanya perpres yang baru, yaitu Perpres No. 65 Tahun 2006 pada pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.” dari pasal ini bahwa perpres yang sekarang sudah adanya Badan Pertanahan Nasional yang nantinya pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien<br /> 5. Seperti yang termuat dalam pasal 7c Perpres No. 36 Tahun 2005 yaitu tersurat bahwa dalam pasal tersebut menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Sehingga seakan-akan adanya suatu permainan politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam urusan ganti rugi akan penyerahan hak atas tanahnya. (adanya ketidakpastian jumlah ganti rugi). Namun dengan direvisinya Perpres No. 36 tahun 2005 menjadi Perpres No. 65 tahun 2006, sehingga adanay perubahan yaitu pasal 7c yang menjelaskan bahwa, “menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan”<br /> </div></p>

1. Rasional Perubahan Bila dilihat dari landasan filosofisnya Perpres Nomer 36 Tahun 2005 untuk menggantikan Keppres No. 55 Tahun 2003 tent...